Breaking News:

Berita Tabanan

Pokok Pikiran Tak Diakomodir, Fraksi Golkar dan Nasdem DPRD Tabanan Tolak Pengesahan RAPBD 2022

Ketua Fraksi Golkar Tabanan, I Made Asta Dharma mengatakan, dalam pelaksanaan penetapan RAPBD 2022 tentunya memasukkan pokok pikiran anggota DPRD

Tribun Bali/I Made Prastia Aryawan
Suasana rapat kerja yang dilaksanakan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tabanan untuk membahas persiapan anggaran tahun 2022 mendatang di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tabanan, Senin 22 November 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Fraksi Golkar dan Fraksi Nasional Demokrat Tabanan menolak pengesahan Rancangan APBD Tabanan tahun 2022 mendatang.

Hal ini menyusul karena pokok pikiran dua fraksi ini tak diakomodir.

Terlebih lagi, mengenai adanya Surat Edaran (SE) KPK Nomor 8 tahun 2021 tentang pencegahan korupsi terkait proses dan perencanaan APBD tahun 2022 di seluruh daerah dikatakan seolah-olah tak digubris.

Yang terparah adalah RAPBD 2022 yang nilainya Rp 1,7 Triliun lebih hanya dibahas dalam waktu dua jam.

Baca juga: Tersangka Kasus Narkoba Ajukan Pra-Peradilan, Polres Tabanan Klaim Penangkapan Sudah Sesuai Prosedur

Ketua Fraksi Golkar Tabanan, I Made Asta Dharma mengatakan, dalam pelaksanaan penetapan RAPBD 2022 tentunya memasukkan pokok pikiran anggota DPRD.

Namun, kali ini pokok pikiran dari Fraksi Golkar dan Nasdem Tabanan justru tak diakomodir sehingga kedua fraksi ini tegas menolak RAPBD 2022.

"Seharunya kan seluruh pokok pikiran dari semua anggota DPRD Tabanan. Tapi kita sudah dua tahun tidak diakomodir pokok pikirannya oleh yang berkuasa saat ini," kata Asta Dharma saat dikonfirmasi, Selasa 23 November 2021.

Menurut Asta Dharma, adanya Surat Edaran (SE) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 tahun 2021 tentang pencegahan korupsi terkait proses dan perencanaan APBD tahun 2022 di seluruh daerah seolah-olah diabaikan.

Apalagi KPK sedang gencar-gencarnya melakukan atensi tindakan pidana korupsi di Tabanan.

"Dengan situasi saat ini, kenapa SE KPK tentang pencegahan korupsi tersebut justru diabaikan? Saat ini Tabanan kan menjadi atensi KPK terkait anggaran juga," ungkapnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved