Breaking News:

Berita Bali

Diskusi di Bali, Ketua KPK RI Setuju Hukuman Mati bagi Koruptor

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara Blended Webinar BNN RI, KPK RI dan BNPT RI di Mapolda Bali, Denpasar, Bali, pada Rabu

Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Kegiatan diskusi panel BNN RI, KPK RI dan BNPT di Mapolda Bali, Rabu 24 November 2021 - Ketua KPK RI Setuju Hukuman Mati Bagi Koruptor 

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri dengan tegas menyatakan dukungan terhadap hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara Blended Webinar BNN RI, KPK RI dan BNPT RI di Mapolda Bali, Denpasar, Bali, pada Rabu 24 November 2021.

"Saya sepakat para koruptor di hukum mati, saya sangat sepakat.

Saya dan segenap insan KPK, seluruh anak bangsa, sepakat pelaku korupsi dihukum mati," tegas Firli.

Baca juga: Ketua KPK Belum Buka Suara Terkait Perkembangan Kasus Dugaan Suap yang Seret Mantan Bupati Tabanan

Namun demikian, Firli menjelaskan, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang - Undang Dasar 1945 di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang memiliki konsekuensi segala proses tunduk pada hukum karena hukum panglima tertingginya.

"Namun demikian kita sebagai negara hukum harus tunduk kepada hukum, dalam UU 31 tahun 1999, hanya satu bentuk tindak pidana korupsi yang bisa diancam hukuman mati," ujarnya.

"Pasal 2 ayat 1 unsur-unsurnya barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," sambungnya.

"Lalu Pasal 2 Ayat 2 diatur kepada siapa yang korupsi dalam suasana bencana alam maupun dalam keadaan tertentu diancam hukuman mati, sesuai mandat itu, harus memenuhi UU 31/1999 pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, jadi tidak semua Tipikor secara legalitas, secara hukum bisa diancam hukuman mati," jabar Firli.

Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Ia menjelaskan, dari persoalannya hukuman mati koruptor dalam UU yang ada saat ini tidak demikian, UU secara rigid mengatur ancaman hukuman mati sesuai pasal yang telah diatur tersebut dan terkait hal itu menurutnya ada di tangan anggota dewan.

"Saya pernah menyampaikan usulan perlu dibuat pasal tersendiri sehingga 30 Tipikor bisa dikenakan hukuman mati diantaranya suap, gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, perbuatan kecurangan, konflik kepentingan dan lainnya, pasalnya harus diubah," pungkasnya. (*)

Artikel lainnya di Berita Bali

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved