Breaking News:

Berita Karangasem

Tujuh Pejabat Pemkab Tersangka, Dugaan Korupsi Pengadaan Masker di Dinsos Karangasem

Tujuh pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan masker

istimewa
Tujuh tersangka pengadaan masker scuba di Dinas Sosial Karangasem digiring oleh Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem ke mobil tahanan, Rabu 24 November 2021 sore hari - Tujuh Pejabat Pemkab Tersangka, Dugaan Korupsi Pengadaan Masker di Dinsos Karangasem 

Penyidik Kejari akan terus melakukan pemeriksaan kepada saksi dan tersangka seputar pengadaan masker yang diduga mengakibatkan kerugian sekitar Rp 2 milliar.

Gede Semaraputra mengungkapkan, tak menutup kemungkinan adanya tersangka tambahan.

Saat ini penyidik sedang melakukan pendalaman dan berencana kembali memeriksa pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik tetap fokus ke kasusnya.

"Untuk perkembangan selanjutnya kemungkinan ada tambahan teersangka baru," kata Gede Semaraputra.

Pihaknya berharap kasus pengadaan bisa berjalan lancar, tak ada hambatan.

Untuk tujuh tersangka dikenakaan pasal yang sama.

Tujuh tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dikenakan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI No 31 Tahun 1999 terkait pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Th 1999

Untuk diketahui, pengadaan masker scuba oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem didalami Kejari sejak Mei 2021.

Dugaan sementara pengadaan masker scuba 2020 terdapat penyimpangan mengingat anggaran yang dikucurkan pemerintah mencapai sekitar Rp 2,9 miliar dari APBD Kabupaten.

Informasi di lapangan, anggaran Rp 2,9 miliar lebih itu digunakan untuk pengadaan sekitar 512.797 pieces.

Tujuannya untuk warga Kabupaten Karangasem dalam memerangi penyebaran Covid-19 di Bumi Lahar yang mengalami peningkatan pada 2020.

Masker diberikan untuk warga di delapan kecamatan, yakni Kecamatan Manggis sekitar 53.607 pieces, Kecamatan Selat 45.766 pcs, Kecamatan Karangasem 93.394 pcs, Kecamatan Rendang 42.036 pcs, Kecamatan Abang 87.540 pcs, Kubu 98.637 pcs, Sidemen 37.725, serta Kecamatan Bebandem 54.056 pcs.

BPKP Belum Keluarkan Jumlah Kerugian

KUASA hukum dari Pos Bakum yang mendampingi 7 orang tersangka, Pande Gede Jaya Suparta, mengatakan, kerugian kasus tersebut tidak disebutkan penyidik.

Menurut penghitungan, pengadaan yang dikatakan dari penyidik seharusnya pengadaan masker itu rangkap tiga bukan scuba.

"Kerugiannya belum tahu. Perhitungan dari BPKP belum ada," ungkap Pande Gede Jaya Suparta, Rabu 24 November 2021.

Kerugian dalam kasus pengadan masker scuba di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karangasem diperkirakan mencapai angka sekitar Rp 2 miliar.

Kerugian tersebut sesuai perhitungan dari penyidik.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Masker Scuba di Karangasem, IGA Mas Sumatri Diperiksa Kejari

Namun perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Bali belum keluar.

Kasi Intel Kejari Karangasem, Dewa Gede Semaraputra, mengatakan, kerugian pengadaan masker diperkiran mencapai sekitar Rp 2 miliar dari anggaran Rp 2,9 miliar.

"Menurut perhitungan penyidik, kerugian sekitar Rp 2 miliar. Perhitungan dari BPKP belum keluar," ungkap Semaraputra, Rabu 24 November 2021.

Sebelumnya Semaraputra mengatakan, BPKP belum mengeluarkan hasil perhitungan kerugian pengadaan masker di Dinsos.

Semaraputra tidak merinci penyebab BPKP belum mengeluarkan.

Pihaknya menduga, kemungkin kerugian terlalu besar sehingga BPKP tidak mau menghitung atau kemungkinan masih banyak pertimbangan.

"Padahal kita (penyidik) sudah bersurat ke BPKP. Dua kali melakukan ekpose ke BPKP, dan tiga kali berkoordinasi. Sayangnya, sampai hari ini belum keluar hasil kerugian kasus pengadaan masker," kata Semaraputra, beberapa hari yang lalu.

Dewa Semaraputra juga belum merinci siapa yang menikmati keuntungan dari pengadaan masker serta ke mana saja aliran dana pengadaan masker scuba.

Penyidik masih mencari ke mana aliran dana itu.

Dewa Semaraputra mengatakan, penanganan kasusnya tetap jalan.

Penyidik, penuntut umum dan hakim dapat menghitung kerugian negara sesuai dengan perundang-undangan.

Pihaknya berjanji akan segera melimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga tersangka segera disidangkan di Tipikor. (*).

Kumpulan Artikel Karangasem

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved