Berita Bali

Bali Jadi Tuan Rumah Simulasi Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024, Ini Catatan Bawaslu RI

KPU RI menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk Pemilu 2024

Penulis: Ragil Armando | Editor: Irma Budiarti
Istimewa
Suasana Pembukaan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dengan Model Desain Surat Suara dan Formulir yang disederhanakan, yang dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Bali, Kota Denpasar, Bali, Kamis 2 Desember 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, BALI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk Pemilu 2024.

Kali ini, Provinsi Bali menjadi tuan rumah dalam simulasi yang digelar di halaman Kantor KPU Bali, Kota Denpasar, Bali, Kamis 2 Desember 2021.

Terkait hal tersebut, Bawaslu RI sebagai lembaga pengawasan pemilu juga ikut mengawasi jalannya simulasi tersebut.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani.

Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Wayan Widyardana Putra dan I Ketut Rudia yang pada saat itu turut serta berpartisipasi dalam melakukan simulasi pemungutan suara sebagai pemilih di 2 TPS yang disediakan oleh KPU.

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, acara ini merupakan kali kedua simulasi yang dilaksanakan, simulasi pertama dilakukan di Manado.

Dalam evaluasi Bawaslu RI, menurutnya masih ada beberapa hal yang dinilai perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara nantinya di tahun 2024.

Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu ini juga memberikan beberapa catatan terhadap pelaksanaan simulasi yang telah dilakukan di Sulawesi Utara tersebut.

“Sebagai atensi bersama, saat pelaksanaan simulasi yang dilakukan di Manado, bilik suara terlalu sempit ketika surat suara dibuka.

Selain itu penggunaan sarung tangan berbahan plastik terasa cukup licin ketika memegang surat suara.

Ini lumayan menjadi kendala di lapangan sehingga cukup memakan waktu ketika melakukan pencoblosan,” ujar Fritz.

Lebih lanjut, ayah satu anak ini juga memaparkan potensi permasalahan terkait pemilih yang pindah memilih di luar wilayah dapilnya, untuk dapat memilih DPRD dapil asal pemilh tersebut.

“Bagaimana mensimulasikan jika ada pemilih DPTB yang pindah memilih di luar wilayah dapilnya untuk dapat memilih DPRD dapil asal, kita harus melindungi hak pilihnya,” pungkas Fritz.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Arief Budiman mengatakan penyederhanaan surat suara dilakukan untuk membuat penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang lebih efisien dan mempermudah pemilih dalam pencoblosan di TPS. 

(*) 

Sumber: Tribun Bali
  • Berita Terkait :#Berita Bali
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved