Breaking News:

Berita Bali

Tak Bisa Bayar Pajak karena Usaha Terdampak Pandemi? Begini Kata Kanwil DJP Bali

"Sebenarnya pajak itu fair dasarnya subyektif dan obyektif. Artinya misalnya dalam pajak penghasilan subyeknya adalah orangnya sebagai wajib pajak

Istimewa
Ilustrasi pajak 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Ni Luh Putu Wahyuni Sri Utami

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Bali, Belis Siswanto, mengatakan selama pandemi Covid-19 masyarakat yang menjadi wajib pajak akan diberikan insentif pajak.

Hal tersebut disampaikannya pada, Rabu (8 Desember 2021) dalam acara Media Gathering.

"Sebenarnya pajak itu fair dasarnya subyektif dan obyektif. Artinya misalnya dalam pajak penghasilan subyeknya adalah orangnya sebagai wajib pajak yang bisa dikenakan PPh.

Dan obyektifnya dia punya penghasilan atau tidak? Dan penghasilan merupakan tambahan nilai ekonomis," katanya.

Baca juga: Hingga Akhir November 2021, Kanwil DJP Bali Kumpulkan Penerimaan Pajak Rp 6,36 Triliun

Lebih lanjutnya ia menerangkan, jadi perusahaan-perusahaan maupun usaha pribadi ketika terkena dampak pandemi di Tahun 2021 dan tidak ada penghasilan atau merugi, dan tidak bisa membayar pajak diistilahkan dengan gagal bayar dan memiliki hak untuk melaporkan SPT nya sesuai dengan perekonomiannya.

"Sehingga tertulis nantinya perusahaan ini mengalami kerugian tahun ini. Karena itu ia tidak akan wajib untuk membayar PPh atau pajak penghasilan.

Dan ketika penghasilannya kosong atau merugi sehingga tidak ada kewajiban perpajakan. Tapi harus lapor ditahun pajak yang bersangkutan," sambungnya.

Jadi wajib pajak melaporkan kejadian pajak per 1 Januari sampai Desember 2021 ke kantor pajak. Dan di bulan April 2022 akan diberikan kesempatan.

Jika usaha pribadi di bulan Maret selama setahun dihitung dan akan direkap.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved