Berita Nasional

Wakil Ketua DPR RI Menerima Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia dan Dukung UU Perlindungan Hewan

Wakil Ketua DPR RI, Bapak Drs. Muhaimin Iskandar, M. Si (Cak Imin), menerima Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia (KPHI), untuk berdialog membahas

Istimewa
Wakil Ketua DPR RI, Bapak Drs. Muhaimin Iskandar, M. Si (Cak Imin), menerima Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia (KPHI), untuk berdialog membahas mengenai mendesaknya dibutuhkan Undang - Undang Perlindungan Hewan di Indonesia. 

TRIBUN-BALI.CM, JAKARTA - 15 Desember 2021 merupakan awal yang luar biasa dalam kemajuan dan harapan untuk perlindungan hewan di Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI, Bapak Drs. Muhaimin Iskandar, M. Si (Cak Imin), menerima Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia (KPHI), untuk berdialog membahas mengenai mendesaknya dibutuhkan Undang - Undang Perlindungan Hewan di Indonesia.

Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia atau yang disebut KPHI, merupakan Koalisi yang terdiridarigabungan33yayasan,organisasi,komunitaspenyayang,pelindunghewanuntukmenyuarakanperlindungandankesejahteraanhewandi Indonesia, dan Koalisi ini dibentuksejaktahun2021.

Anggota koalisi ini juga semakin bertambah dan berkembang seiiring berjalannya aktivitas.

Baca juga: Puluhan Hewan di Jembrana Disuntik Rabies dan Sterilisasi untuk Kontrol Populasi

Turut hadir dalam pertemuan audiensi dengan DPR RI yaitu, Ibu Anggia Erma Rini, MKM. Wakil Ketua Komisi IV, Bidang pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan; Bapak Daniel Johan, Anggota DPR RI; serta Bapak Marsyel Ririhena, Ketua Pribadi Baja dan Satudarah.

Dalam audiensi, Cak Imin selaku Wakil Ketua DPR RI menyatakan, “Perlindungan terhadap hewan supaya tidak terjadi kekerasan dan penyiksaan, mutlak harus segera dilakukan. Tidak boleh lagi ada kekerasan dan penyiksaan terhadap hewan terus menerus di tanah air kita, masih besar dan tinggi jumlahnya. Nah dalam kerangka itu, kita minta kepada pemerintah supaya segera mengambil langkah - langkah tegas, langkah - langkah represif terhadap para pelaku kekerasan dan penyiksaan terhadap hewan, dalam hal ini yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah. Supaya memperhatikan betul perlindungan semua hewan baik liar maupun peliharaan.”

Cak Imin juga menambahkan, “Kita harus mendorong anggaran kepada pemerintah supaya pemerintah membantu agar tidak ada lagi kekerasan dan penyiksaan terhadap hewan, misalnya jumlah populasi yang cukup besar butuh anggaran sterilisasi massal kucing di Jakarta sudah harus sudah segera dilakukan darurat untuk dilakukan oleh pemerintah karena jumlahnya sudah melampaui batas kemampuan untuk menampung. Ini harus dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat, tidak bisa sendiri-sendiri.”

Cak Imin juga menyatakan bahwa penyempurnaan regulasi, Undang – Undang memang butuh waktu, tapi sebelum UU sempurna, kita juga bisa minta pemerintah untuk menyempurnakan PP pusat maupun di daerah, sehingga bisa segera cepat tindak penanganan terhadap kekerasan dan penyiksaan terhadap hewan, termasuk pembunuhan anjing, jual beli daging anjing, yang bukan saja penyiksaan tapi juga membahayakan kesehatan dan lalu lintas rabies di tanah air kita.

Cindy Kartika Sari sebagai Co-Founder KPHI menyatakan “Sudah saatnya Indonesia sebagai negara dan bangsa yang luhur, mengembalikan nilai-nilai kemanusian yang telah dirusak, salah satunya adalah akibat buruknya perlakuan terhadap hewan yang juga dapat menjadi prediktor buruknya perlakuan terhadap sesama manusia. Dengan menerapkan aturan dan hukum yang ada, melakukan perbaikan undang-undang perlindungan hewan yang lebih spesifik dan melakukan kampanye nasional tentang pemahaman kesejahteraan hewan, menjadi kendaraan demi mencapai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan berbudi luhur.” Cindy juga merupakan Ketua dari Yayasan Animal Lovers Bersatu.

Kasus kekerasan dan penyiksaan terhadap hewan makin marak terjadi Indonesia, dan ironisnyaIndonesia menduduki peringkat pertama sebagai penyuplai konten video kejam di sosial mediadidunia.

Kekejaman terhadap hewan harus segera dihentikan, dan Indonesia perlu segera membuat aturan perlindungan hukum yang tegas untuk melindungi hewan.

“Kesejahteraan dan kesehatan hewan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena ada konsep one health, dimana kesehatan manusia, hewan dan manusia saling terkait. Adanya praktik perdagangan daging anjing di Indonesia, adalah salah satu contoh bahwa ada keterkaitan antara kesehatan manusia dan hewan. Sebagai contoh kasus di wilayah Surakarta Jawa tengah, sebanyak 13,740 ekor setiap bulan anjing didatangkan dari wilayah Jawa Barat untuk dijagal dan konsumsi. Artinya ada distribusi masif dari wilayah endemik rabies ke wilayah bebas rabies, dan hal ini berbahaya karena mengancam kesehatan masyarakat nasional.” tambah Drh. Merry sebagai anggota KPHI. Drh. Merry juga merupakan Ketua Yayasan Jakarta Animal Aid Network (JAAN Domestic).

Dalam audiensi ini, KPHI juga didampingi oleh kuasa hukum dari IABF Law Firm, yang diwakili oleh Chandra Kurniawan dan Michael Panjaitan.

Chandra selaku kuasa hukum KPHI dari IABF Law Firm, menyatakan, “Adapun, kami sebagai kuasa hukum dan pecinta hewan telah memaparkan bahwa regulasi kita sudah ketinggalan jaman dan tidak mencerminkan keadilan bagi pelaku kekerasan hewan. Kami mendorong pemerintah untuk tanggap dengan kejadian-kejadian yang viral terkait kekerasan terhadap hewan. Regulasi sekarang yg mengatur hal tersebut adalah UU Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Namun sangat disayangkan aparat penegak hukum kita masih belum terlalu memperhatikan perlindungan terhadap hewan dengan dalil bahwa hal tersebut adalah tindak pidana ringan sehingga enggan memproses lebih lanjut sehingga jarang kasus tersebut bergulir ke Pengadilan. Aparat kita juga masih fokus pada pasal pasal KUH Pidana yang sudah obsolet dengan ancaman hukumannya hanya 3 bulan dan denda hanya 3 ribu rupiah (Pasal 302). Kami juga menyerukan kepada Pemerintah dan Pembuat Undang-Undang untuk menaruh perhatian lebih terkait perlindungan hewan.”

Baca juga: Gandeng BBPOM Denpasar, Anggota DPR RI Dapil Bali Nyoman Parta Fasilitasi UMKM Dapatkan NIE

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved