Berita Bali

Diskon Pajak Kendaraan Ditutup 17 Desember 2021,Dewan Bali Soroti Banyak Keluhan Masyarakat Soal Ini

Masyarakat mengaku kesulitan dan sedikit keberatan dengan syarat KTP yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Fredey Mercury
Warga Bangli saat melakukan pembayaran pajak di kantor Samsat Bangli. Senin (21/6/2021) 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Relaksasi pajak kendaraan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali resmi berakhir pada 17 Desember 2021 lalu.

Program yang telah dimulai sejak 8 Juni 2021 lalu itu sendiri merupakan program pemutihan terhadap denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan program gratis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB).

Hanya saja, selama enam bulan pelaksanaannya ternyata masih terdapat kekurangan.

Ketua Komisi II DPRD Bali, Ida Gde Komang Kresna Budi mengakui bahwa pihaknya selama pelaksanaan program tersebut mendapat banyak keluhan dari masyarakat yang ingin membayarkan pajaknya.

Baca juga: Tak Bisa Bayar Pajak karena Usaha Terdampak Pandemi? Begini Kata Kanwil DJP Bali

Masyarakat mengaku kesulitan dan sedikit keberatan dengan syarat KTP yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK).

“Ini banyak keluhan dari masyarakat yang ingin bayar pajak,” katanya, Kamis 23 Desember 2021.

Apalagi, dalam perjalanannya ditemukan fakta bahwa banyak masyarakat yang memiliki kendaraan motor yang bukan atas namanya sendiri.

Hal tersebut terjadi lantaran mereka membeli kendaraan bermotor bukan yang baru, melainkan bekas.

Yang menjadi permasalahannya, ketika masyarakat yang ingin membayarkan kendaraan bermotor, harus menyertakan atas nama KTP yang tertera di STNK tersebut.

“Kan banyak masyarakat yang membeli kendaraan bekas, bayar pajaknya kan harus dengan KTP yang asli yang tertera di STNK itu. Kadang-kadang itu menjadi kendala,” tandasnya.

Kresna Budi menyadari jika hal tersebut merupakan bagian dari persyaratan.

Termasuk juga dengan Balik Nama kendaraan bermotor dari pemilik lama ke pemilik baru agar tidak tidak dikenakan biaya progresif.

Akan tetapi, dengan kondisi seperti saat ini, banyak masyarakat yang masih kesulitan ekonomi.

Untuk itu, pihaknya meminta agar syarat-syarat tersebut bisa sedikit dilonggarkan.

Baca juga: Peternak Mengadu ke Dewan, Anggota DPRD Bali akan Usulkan Perda Perlindungan Babi

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved