Breaking News:

Bangli

Ranperda Penyertaan Modal Pada Perusda Air Minum Tirta Danu Arta Siap Diparipurnakan

Setelah mendapat pemandangan umum fraksi-fraksi, dua rancangan peraturan daerah (Ranperda), kini kembali dibahas melalui rapat gabungan komisi-komisi

Tribun Bali/ Freedy
Suasana rapat gabungan komisi-komisi DPRD Bangli bersama eksekutif. Selasa (28/12) 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Setelah mendapat pemandangan umum fraksi-fraksi, dua rancangan peraturan daerah (Ranperda), kini kembali dibahas melalui rapat gabungan komisi-komisi DPRD dan Eksekutif, Selasa 28 Desember 2021. 

Dua ranperda tersebut antara lain Ranperda tentang Penyertaan Modal Pada Perusda Air Minum Tirta Danu Arta dan Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Ditemui usia memimpin rapat gabungan, Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada mengakatan, secara aturan dan isi, Ranperda tentang Penyertaan Modal Pada Perusda Air Minum Tirta Danu Arta sudah bisa diparipurnakan.

Lebih lanjut dijelaskan, definisi ranperda itu pada pokoknya adalah menyatakan penyertaan modal pemerintah daerah, yang dianggarkan tahun 2021 lewat APBD Perubahan sebesar Rp 4,6 miliar lebih.

"Secara aturan dan isi sudah disetujui, karena tidak hal secara perinsip. Apalagi berdasarkan amanat undang-undang, setiap ada penyertaan modal wajib dibuatkan peraturan daerah," jelasnya.

Sementara terkait dengan Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Budiada mengatakan jika ranperda ini merupakan produk baru.

"Ini merupakan perubahan dari peraturan daerah nomor 28 tahun 2011. Kalau dulu secara lisannya IMB, kalau sekarang menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung," ungkapnya.

Terkait dengan Ranperda ini, lanjut Budiada, setiap bangunan baru maupun bangunan yang sudah ada namun dalam proses perbaikan ataupun pergantian, wajib mendapat persetujuan.

Nantinya akan ada tim ahli yang menilai berapa kewajiban retribusi yang harus diberikan pada pemerintah daerah.

"Misalnya, bangunan yang ada di sepanjang jalur Kintamani - Singaraja, kalau tidam ada perubahan, tidak memperbaiki, maka tidak perlu mengurus ini. Sebaliknya semisal dia melakukan perubahan, penyesuaian, ataupun memperluas, wajib mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF)," jelasnya.

Lebih lanjut, Politisi Golkar itu mengatakan, ranperda ini merupakan amanat undang-undang, dan keharusan dibuat di masing-masing daerah. Karena kalau tidak membuat perda ini, daerah tidak berhak untuk memungut retribusi.

"Ini merupakan acuan dasar untuk memungut retribusi. Adapun bangunan yang tidak kena retribusi, misalnya bangunan pura, balai Banjar, itu tidak kena," tandasnya. (mer)

Baca juga: Survei Konjen: Warga Jepang Sangat Ingin ke Bali, Tapi Terkendala Karantina dan Administrasi Lainnya

Baca juga: FBN Gandeng 4 Lembaga Kearifan Lokal di Bali, Minimalisir Eskalasi Konflik,Jaga Semangat Bela Negara

Baca juga: Okupansi Hotel di Badung Capai 50% Usai Natal, PHRI Badung Harap Jelang Tahun Baru Bertambah Lagi

Berita Bangli Lainnya

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved