Breaking News:

Berita Bangli

Hanya 194 Pejabat yang Dilantik, 243 Pejabat Administrasi Bangli Beralih ke Jabatan Fungsional

Sebanyak 243 pejabat administrasi di Bangli beralih ke jabatan fungsional. Dengan demikian, dari jumlah tersebut hanya 194 pejabat yang dilantik.

Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Plt Kepala BKDPSDM Bangli Dewa Agung Suryadarma. 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Sebanyak 243 pejabat administrasi di Bangli beralih ke jabatan fungsional.

Dengan demikian, dari jumlah tersebut hanya 194 pejabat yang dilantik pada hari Jumat 31 Desember 2021 lalu.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Bangli Dewa Agung Suryadarma menjelaskan, sesuai usulan ada 244 orang yang telah keluar rekomendasinya.

Namun dari jumlah tersebut, ada satu orang yang pensiun pada tanggal 1 Januari 2022.

"Kan jadi tanggung dilantik tanggal 31, tanggal 1 pensiun. Sehingga kita tidak lantik itu," ungkapnya Minggu 2 Januari 2022.

Baca juga: Pembangunan Pasar, Revitalisasi Penelokan, Hingga Pembangunan GOR Jadi Prioritas Bangli Tahun 2022

Dari 243 sisanya, lanjut Suryadarma, terdapat 194 orang yang posisinya masih ada di tempat semula, sesuai dengan usulan.

Sebab 49 orang di antaranya terkena mutasi.

"Misalnya, yang bersangkutan sesuai rekomendasi menjadi fungsional di Dinas Lingkungan Hidup, namun ia lebih dulu dimutasi ke Dinas Sosial, kan tidak bisa kita lantik karena sudah ditinggal jabatan fungsional itu."

"Artinya kalau sekarang dilantik, kan yang bersangkutan sudah tidak disana lagi. Sehingga hanya 194 orang yang kita lantik," jelasnya.

Baca juga: Optimis Pendapatan dari PHR Naik 20 Kali Lipat, Bupati Bangli Akan Sebar Pegawai Kontrak ke Restoran

Lebih lanjut dikatakan, pelantikan pejabat administrasi kedalam jabatan fungsional adalah amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi  Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi dalam jabatan fungsional dan telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia: Nomor 800/8780/UTDA Tanggal 30 Desember 2021. Mengenai 49 orang lainnya, imbuh Suryadarma, menunggu penyesuaian fungsional di posisinya yang riil saat ini. "Saat ini masih kita usulkan penyesuaiannya," 

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved