Breaking News:

Berita Bangli

Pemkab Bangli Rancang Aplikasi e-kinerja 'Sadia Padu', Bertujuan untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai

Pemerintah Kabupaten Bangli saat ini tengah merancang aplikasi penilaian kinerja pegawai berbasis elektronik (e-kinerja) yang dinamakan 'Sadia Padu'.

Muhammad Fredey Mercury
Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar ketika ditemui Tribun Bali 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Pemerintah Kabupaten Bangli saat ini tengah merancang aplikasi penilaian kinerja pegawai berbasis elektronik (e-kinerja) yang dinamakan 'Sadia Padu'.

Aplikasi ini sejatinya akan dilaunching pertengahan tahun 2021 lalu, namun urung lantaran masih terkendala dengan regulasi serta adanya penyederhanaan kelembagaan.

Baca juga: Bupati Targetkan Bangli Jadi Kota Terbersih di Bali tahun 2022

Baca juga: Tahun Ini, Sayap Utara Pasar Kidul Bangli Akan Dibongkar

Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar saat dikonfirmasi Kamis (6/1/2022) menjelaskan, aplikasi Sadia Padu ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Dari aplikasi tersebut, diketahui seberapa besar beban kerja pegawai, sehingga dapat ditentukan pula besaran Tunjangan Perbaikan Pendapatan (TPP) berdasarkan kinerja pegawai yang dilaporkan.

"Saat ini sedang on progress. Pembuatan aplikasi ini bekerja sama dengan Universitas Udayana," ungkapnya.

Dijelaskan pula, aplikasi ini sejatinya akan dilaunching pada bulan Juni 2021.

Namun pihaknya terkendala dengan perbub terkait dengan TPP yang belum selesai.

"Selain itu juga terkendala dengan penyederhanaan kelembagaan, serta perubahan status pegawai ke fungsional yang berpengaruh pada perubahan besaran nafkah. Sehingga perlu penyesuaian lagi dengan peraturan-peraturan yang muncul setelah penyetaraan jabatan ini," terangnya.

Memang secara umum, pemberian TPP dengan aplikasi ini akan mengacu pada kinerja pegawai.

Hanya saja, besaran TPPnya perlu diperbaharui lebih dulu karena ada perubahan dari pejabat struktural ke fungsional, terutama bagi pegawai di eselon IV. 

Tindak lanjut dari itu, Diar mengaku saat ini prosesnya masih dalam tahap penyusunan Perbup.

Selain itu Bagian Organisasi Setda Bangli akan bersurat ke Menpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) terkait kelas jabatan.

Dengan demikian bisa ditentukan berapa besar TPP. 

"Karena ini prosesnya ada perubahan kelembagaan. Kalau kemarin sebelum berubah tinggal mengikuti saja. Jadi memang harus diusulkan lagi. Sementara terkait besaran TPP untuk sekarang sesuai kesimpulan rapat karena saat ini masih proses transisi, maka TPP masih disamakan dengan kondisi sebelumnya.  Nanti ketika Perpres sudah turun baru kita sesuaikan. Kepres ini untuk mengetahui kelas jabatannya dan ini masih dalam tahap pengusulan. Setelah semuanya beres, barulah aplikasi ini bisa berjalan," tandasnya.

(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved