Breaking News:

Berita Bangli

Dugaan Korupsi LPD Tanggahan Peken, Bangli, Pembacaan Tuntutan Pidana Terdakwa Denes Ditunda

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar menunda sidang pembacaaan surat tuntutan terhadap terdakwa I Wayan Sudarma (58)

Tribun Bali/Putu Candra
JPU saat membacakan dakwaan terhadap terdakwa I Wayan Denes di persidangan Pengadilan Tipikor Denpasar. Denes didakwa terkait kasus korupsi LPD Tanggahan Peken, Kabupaten Bangli, Bali beberapa waktu lalu 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar menunda sidang pembacaaan surat tuntutan terhadap terdakwa I Wayan Sudarma (58), Selasa, 11 Januari 2022.

Ditundanya sidang, lantaran Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum siap akan surat tuntutannya.

Sejatinya terdakwa yang bekerja di bagian tata usaha atau pembukuan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken, Sulahan, Susut, Bangli, Bali, menjalani sidang tuntutan karena diduga turut serta melakukan tindak pidana korupsi di LPD Tanggahan Peken

"Sidang pembacaan tuntutan ditunda oleh majelis hakim. Jaksanya belum siap. Sidang pembacaan tuntutan akan digelar kembali minggu depan," terang Yulia Ambarani ditemui usai sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. 

Baca juga: Dugaan Korupsi LPD Tanggahan Peken Bangli, Wayan Denes Didakwa Pasal Berlapis

Seperti diketahui, dalam surat dakwaan tim JPU yang dikomandoi Jaksa Agus Sastrawan mendakwa terdakwa Denes dengan dakwaan subsideritas. 

Dakwaan primer, perbuatan terdakwa dinilai melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sedangkan dakwaan subsider, terdakwa Denes dijerat Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang yang sama. 

"Lebih subdsider, perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP," papar Jaksa Agus Sastrawan kala itu. 

Baca juga: Perkara Dugaan Korupsi LPD Tanggahan Peken Bangli Bali, Sudarma Belum Bersikap Atas Dakwaan Jaksa

Diberitakan sebelumnya, dalam perkara ini telah memvonis eks Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken, Sulahan, Susut, Bangli, I Wayan Sudarma (58) dengan pidana penjara selama selama 1 tahun dan 6 bulan (1,5 tahun)."

"Dalam melakukan tindak pidana korupsi Sudarma yang ditunjuk sebagai Ketua LPD Tanggahan Peken sejak 1989 itu menilep uang LPD bersama pengurus lainnya secara berlanjut sejak 2005 sampai dengan tahun 2017."

"Pengurus LPD lainnya yang terlibat adalah terdakwa I Wayan Denes yang menjabat sebagai tata usaha dan I Ketut Tajem selaku bendahara LPD (keduanya dilakukan penuntutan terpisah).

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved