Breaking News:

Berita Klungkung

BPN Klungkung Prioritaskan Proses PTSL di Pesisir Nusa Penida

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta meminta BPN untuk memprioritaskan proses PTSL terhadap tanah milik negara yang ada di pesisir Nusa Penida

Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Wema Satya Dinata
istimewa
Badan Pertanahan Negara (BPN) Klungkung melaksanakan kegiatan Penyerahan Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Sosialisasi PTSL Tahun 2022 di Ruang Rapat Widya Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Rabu (12/1/2022). 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Badan Pertanahan Negara (BPN) Klungkung melaksanakan kegiatan Penyerahan Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Sosialisasi PTSL Tahun 2022 di Ruang Rapat Widya Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Rabu (12/1/2022).

Disela-sela kegiatan tersebut, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta meminta BPN untuk memprioritaskan proses PTSL terhadap tanah milik negara yang ada di pesisir Nusa Penida.

PTSL merupakan salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis.

Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat atau negara.

Baca juga: Satpol PP Klungkung Copot dan Sobek Iklan Rokok

Dengan Program PTSL,Bupati Suwirta berharap bisa mempercepat melakukan pendataan tanah yang dimiliki oleh masyarakat maupun tanah negara dengan data yang akuntabel.

Pihaknya juga menginginkan percepat program PTSL ini, karena menurutnya sejengkal tanah harus  ada bukti siapa yang memilikinya.

"PTSL harus segera dituntaskan. Prioritaskan tanah negara yang ada di pinggir-pinggir pantai di Nusa Penida.

Kalau sudah selesai dan ada sertifikat kami bisa segera melangkah untuk lakukan penataan," tegas Bupati Suwirta.

Kepala BPN Kabupaten Klungkung, I Made Herman Susanto menyampaikan, PTSL  memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata.

Serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat pada khususnya.

"Dengan PTSL ini bisa mempercepat terobosan pencatatan data bis yang baik dan pengelolaan pertanahan berkualitas dalam rangka mewujudkan kebijakan satu peta (one map policy)," ujar Herman Susanto. (*)

Artikel lainnya di Berita Klungkung

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved