Berita Tabanan

Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk, Warga Minta Proses Ganti Untung Diselesaikan Sebelum Pembangunan

Perbekel Riang Gede, Dewa Putu Suraga menjelaskan sedikitnya ada 60 orang warganya yang memiliki lahan terdampak mega proyek ini.

Tribun Bali/Made Prasetya Aryawan
Salah satu kawasan yang bakal terdampak pembangunan Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk di Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan, Rabu 16 Maret 2022. 

TRIBUN-BALI.COM , TABANAN - Tim teknis dari Pemerintah Provinsi Bali, tim pemrakarsa Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk serta Pemkab Tabanan melakukan peninjauan lokasi di Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan, Rabu 16 Maret 2022.

Dalam kegiatan ini, para pihak menerima masukan dari masyarakat melalui para Perbekel yang desanya terdampak pembangunan Mega Proyek ini.

Dari pemaparan ini, secara umum masyarakat meminta agar proses ganti rugi berjalan dengan baik dan diberikan jeda waktu untuk mencari lahan baru (bagi rumah) sebelum proses pembangunan dimulai.

Menurut informasi yang diperoleh, tahap dari proyek Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk ini sudah penetapan lokasi.

Hanya saja pihak desa masih belum menerima draft atau hasil penetapan lokasi (penlok).

Baca juga: Lintasan Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk di Tabanan Bergeser dari Desa Tegal Menjadi ke Kuwum

Baca juga: Masuki Tahap Penlok, Ini Daftar Desa yang Akan Dilewati Proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi

Baca juga: Gubernur Bali Lakukan Penandatanganan, Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Direalisasikan

Kemudian informasi mengenai proses 'ganti untung' mungkin akan dilakukan dalak waktu dekat ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses pembangunan. 

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali, I Ketut Purnaya mengatakan, saat ini proyek jalan tol Mengwi-Gilimanuk sudah pada tahap penetapan lokasi (penlok).

Para pihak berkaitan saat ini sudah mulai turun untuk sosialisasi dari penlok kepada masyarakat. 

"Saat ini sudah penlok. Penlok ini sudah melalui tahap beberapa kali, dan selama saya ikuti kemarin memang ada beberapa kali perubahan jalur misalnya karena ada tempat suci sehinggaa dirubah dikit (jalurnya)," jelas Purnaya saat dijumpai di Desa Wanasari, Tabanan. 

Dalam pembahasan dengan para pihak tersebut, kata dia, pihak perwakilan desa juga telah menyampaikan banyak masukan kepada tim Provinsi Bali.

Diantaranya seperti proses ganti rugi dilakukan dengan sewajarnya.

Setelah proses itu selesai, barulah pembangunan dilakukan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. 

"Kalau sejauh ini memang ada riak-riak di masyarakat tapi secara umum tidak . Sebagian besar masyarakat menghendaki jalan tol ini segera terealiasi. 

Disinggung mengenai atensi khusus dari DPRD Bali terkait pembangunan Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk ini, politikus asal Kecamatan Marga ini menjelaskan bahwa dirinya atensi pembangunanan ini dengan kapasitas masyarakat. Selain itu dirinya memang membidangi pembangunan ini karena saat ini sedang duduk di Komisi III. 

"Tentunya saya selaku masyarakat dan berada di pihak masyarakat. Kemudian kami juga menjalani tupoksi sebagai pengawasan apalagi kami di Komisi III DPRD Bali," tegasnya. 

"Intinya kami tidak ingin masyarakat kita dirugikan dari adanya proyek ini. Kemudian pembangunanan agar dilaksanakaan setelah semua tahap dilewati artinya prosesnya semua terpenuhi barulan membangun," tandasnya.

Baca juga: Koster Ingin Tol Gilimanuk-Mengwi Dinamakan Jalan Tol Jagat Kerthi Bali, Ini Alasannya

Baca juga: Ini Nama Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang Diusulkan Gubernur Bali, Punya Harapan Besar

Baca juga: Ground Breaking Proyek PLTS di Jalan Tol Bali Mandara Jelang KTT G20, Ditargetkan Rampung Awal Juli

Petani Minta Proyek Tol Jangan Rusak Irigasi

Sementara itu, Perbekel Riang Gede, Dewa Putu Suraga menjelaskan sedikitnya ada 60 orang warganya yang memiliki lahan terdampak mega proyek ini.

Dari pemilik tersebut, lahan yang terdampak adalah mulai dari rumah, perkebunan hingga persawahan dengan luasanan sekitar 120 hektare lebih.

"Lumayan banyak warga kita yang terdampak. Ada rumah, ada tegalan (kebun) dan juga sawah. Tapi lebih banyak sawah dan tegalan yang terdampak. Selain itu, warga kita ada yang memiliki lahan di luar desanya," katanya. 

Disingung mengenai apakah surat penentuan lokasi (penlok) sudah diterima oleh Desa?

Dewa Suraga menegaskan pihaknya belum menerima surat resmi tersebut. Sehingga masih belum mengetahui berapa luasan pasti lahan yang terdampak.

"Kita belum terima, suratnya belum kita terima di desa. Mungkin itu belum diturunkan," katanya. 

Dewa Suraga kemudian menegaskan, masyarakat tidak mau dirugikan.

Kemudian apa yang merupakan aktivitas yang dilakukan petani di kawasan pertanian dan perkebunan tidak terganggu akibat pembangunan ini.

Terutama petani yang di hilir sangat berharap tidak terjadi gangguan di hulu sehingga mengakibatkan tersendatnya aktivitas pertanian.

Kemudian, kata dia, masyarakat juga mengharapkan agar diberikan jeda waktu setelah penyelesaian ganti rugi.

Baca juga: Ground Breaking Proyek PLTS di Jalan Tol Bali Mandara Jelang KTT G20, Ditargetkan Rampung Awal Juli

Baca juga: Hari Raya Nyepi 2022, Jalan Tol Bali Mandara Tutup 32 Jam

Sebab, diketahui bersama untuk masyarakat Bali tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari lahan baru.

Kemudian setelah itu pembangunan dan upacarannya.

"Kami juga sudah sampaikan kepada tim agar proses pembangunan dilakukan setelah semua tahap selesai. Terutama kami harapkam jeda waktu setelah penyelesaian ganti rugi," tandasnya.

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved