Berita Denpasar

Polemik Tanah Berujung Penutupan Jalan di Serangan Diatensi, Walikota Langsung Lakukan Kajian

Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara akhirnya mengatensi kasus polemik tanah di Kelurahan/Deda Adat Serangan, Denpasar Selatan, Denpasar,

Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Walikota Denpasar IGN Jaya Negara 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara akhirnya mengatensi kasus polemik tanah di Kelurahan/Deda Adat Serangan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali.

Pihak Pemerintah Kota Denpasar saat ini tengah melakukan kajian terkait status kepemilikan lahan di Jalan Tukad Punggawa tersebut yang kala itu berujung aksi penutupan akses jalan dengan tumpukan beton oleh Siti Sapura alias Ipung yang kemudian viral di media sosial.

Kajian dilakukan terhadap SK No 188.45/575/HK/2014 yang dikatakan menjadi dasar lahan pembangunan jalan Pemkot Denpasar tersebut. 

Sebagaimana disampaikan IGN Jaya Negara di Pelabuhan Benoa Denpasar, saat mendampingi kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pada Jumat 18 Maret 2022.

Baca juga: Jelang Ramadhan, Harga Kebutuhan Pokok di Denpasar Naik, Bawang Merah Jadi Rp55 Ribu Per Kilogram

"Saya kaji dulu ya. Saya cek SK-nya (SK No 188.45/575/HK/2014, red), karena itu saya baru lihat kemarin suratnya. Saya sudah minta ke bagian hukum untuk melakukan kajian SK tersebut, sebelum dilaporkan ke saya. Jadi kami masih kaji," ujar Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara.

Dikonfirmasi secara terpisah, Camat Denpasar Selatan Made Sumarsana menuturkan, saat itu ada pembentukan panitia yang mengurus lahan jalan yang dipersoalkan itu. 

Untuk memastikan, sejurus dengan Walikota, saat ini kajian guna dilakukan mengetahui status kepemilikan lahan tersebut.

"Itu sedang ditelusuri sekarang dari PU (Dinas PUPR Denpasar, red) dan BKD Denpasar. Itu dulu ada panitia pembentukan, karena mungkin merasa gimana, tidak bisa diserahkan ke Kota (Pemkot Denpasar, red) mungkin gitu dulu. Itu sudah dua kali Kota (Pemkot Denpasar, red) mengaspal," ujarnya.

Baca juga: Walikota Jaya Negara Terima Penghargaan Dari KPK RI, MCP Denpasar Raih Peringkat 2 Nasional

Lanjutnya, pihaknya mengaku perlu melakukan penelusuran dan mengkaji status kepemilikan tersebut terlebih dahulu guna memastikan apakah tanah dibangun jalan tersebut benar milik Pemkot atau bukan. 

"Kalau tidak gitu, temuan nanti Kota Denpasarnya Pak, kalau bukan menjadi hak," tukasnya.

Ditanya kemungkinan jika ternyata tanah tersebut bukan milik Pemkot, Made Sumarsana mengatakan hal tersebut kembali kepada warga Serangan, khususnya yang dulu membentuk panitia. 

"Itu kembali kepada warga Serangan yang membentuk panitia. Ini digali dari Pak Lurah lama dan panitia-panitia dulu yang masih ada, sebagai saksi hidup," sebutnya.

Dihubungi sebelumnya, Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Denpasar AA Ngurah Bagus Airawata mengatakan belum mengetahui persis perihal permasalahan ini. 

Untuk itu ia meminta agar langsung menghubungi Kabid Bina Marga, Dinas PUPR Kota Denpasar dan Camat Denpasar Selatan.

Baca juga: Polsek Denpasar Utara Gelar Vaksinasi, Warga Desa Adat Pohgading Antusias

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved