Berita Bali

WALHI Bali Sebut ANDAL Tol Gilimanuk-Mengwi Cacat Hukum, DPRD Bali Bilang Begini

Mereka mengatakan hal tersebut terjadi lantaran pihak pemrakarsa tidak dapat menjelaskan lokasi lahan pengganti bagi lahan pertanian yang dijadikan

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Ragil Armando
Rapat Pembahasan Dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan) terkait proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, digelar Selasa 22 Maret 2022 di Four Star By Trans Hotel, Denpasar. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bali kembali menegaskan bahwa  ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi cacat hukum.

Mereka mengatakan hal tersebut terjadi lantaran pihak pemrakarsa tidak dapat menjelaskan lokasi lahan pengganti bagi lahan pertanian yang dijadikan trase proyek di dokumen ANDAL tersebut.

Hal ini disampaikan mereka saat menghadiri rapat Pembahasan Dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan) terkait proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, digelar Selasa 22 Maret 2022 di Four Star By Trans Hotel, Denpasar.

Direktur WALHI Bali, Made Krisna Bokis Dinata saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa berdasarkan data dan hasil temuan yang dimiliki pihaknya ditemukan adanya perbedaan data antara WALHI dengan dokumen ANDAL.

Baca juga: Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi: Walhi Bali Pertanyakan Lahan Pertanian Pengganti Proyek Tol

Pasalnya, menurut temuan WALHI Bali justru mendapati ada 480,54 Ha lahan pertanian produktif yang terdiri dari 98 wilayah subak akan diterabas oleh proyek Jalan Tol tersebut.

“Dimana lokasi yang akan digunakan untuk mengganti lahan pertanian yang akan hilang karena proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ?” tanya Krisna Bokis.

Pihaknya pun menerangkan bahwa dengan banyaknya sawah yang akan diterabas tentunya akan berpengaruh terhadap produktivitas pertanian dalam menghasilkan beras.

“Karena saat ini, berdasarkan kajian dari Prof. Windia ahli pertanian, saat ini Bali sedang mengalami defisit beras sebanyak 100 ribu ton beras per tahunnya,” terangnya.

Seperti diketahui, dalam rapat itu dihadiri oleh Komisi III DPRD Provinsi Bali, Komisi Penilai Andal (KPA) Provinsi Bali, Pemda Kabupaten Jembrana, serta pimpinan Camat dan Bendesa se kabupaten Jembrana yang terlintasi oleh trase Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi.

Hadir juga Pemrakarsa, yakni PT. Sumber Rhodium Perkasa. Rapat itu sendiri dipimpin oleh I Made Teja selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi Bali.

Pihaknya juga mengatakan bahwa proyek itu sendiri justru bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam amar Nomor 7 putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas

Selain itu tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Jadi Konsultasi ANDAL RKL-RPL Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana alias Gung Adhi mengatakan bahwa kajian dari WALHI tersebut bakal menjadi pedoman dalam proses selanjutmya, yakni ANDAL RKL-RPL, termasuk pengadaan lahan oleh pemrakarsa termasuk pemerintah

Baca juga: WALHI Bali Minta Gubernur Koster Buka Data Lahan Kering dan Tak Produktif Tol Gilimanuk-Mengwi

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved