Berita Denpasar

Terlibat Kasus Dugaan Nikah Tanpa Izin, Pasangan Ini Jadi Buronan (DPO) Polisi

Terlibat Kasus Dugaan Nikah Tanpa Izin, Pasangan Ini Jadi Buronan (DPO) Polisi

Penulis: Firizqi Irwan | Editor: Harun Ar Rasyid
Surya Malang
ilustrasi pernikahan 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Ahmad Firizqi Irwan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pasangan suami istri berinisial FST alias ER dan HL menjadi buronan atau Daftar Pencarian Orang ( DPO) pihak kepolisian Polresta Denpasar.

Desas desusnya, kedua orang tersebut menjadi DPO setelah pihak kepolisian menetapkan mereka sebagai tersangka atas kasus dugaan nikah tanpa izin atau kawin halangan.

Setelah menjalani proses penyidikan yang panjang, penyidik unit V Satu Reskrim Polresta Denpasar pun menetapkan kedua pasangan itu sebagai tersangka dan kini mereka masuk sebagai DPO Polresta Denpasar.

Dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Mikael Hutabarat membenarkan hal tersebut.

"Iya, sudah jadi tersangka dan kini DPO. Sekitar dua minggu lalu kita terbitkan ( DPO), ujar Kompol Mikael Hutabarat, Minggu 3 April 2022.

Lanjut Mikael, alasan penyidik melakukan hal itu (penerbitan DPO) karena kedua pasangan tanpa izin itu menghindar saat pemanggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka, bahkan mereka menghilang tanpa kabar.

"Sudah dua kali kita panggil, tidak datang. Berkasnya sudah siap, sekarang tinggal pemeriksaan tersangka lalu dikirim ke Kejaksaan. Kita buat surat panggilan dua kali, tapi tidak datang sehingga kita terbitkan DPO," lanjut Mikael.

Sementara itu, pelapor atas kasus ini yakni FL melalui kuasa hukumnya, Lodewyk Siahaan meminta rekan sejawat Bambang Purwanto selaku kuasa hukum kedua tersangka.

Untuk bisa menghadirkan kedua pasangan yang kini masuk daftar pencarian orang ( DPO) yakni FST berusi 46 tahun dan HL berusia 39 tahun untuk menjalani berita acara pemeriksaaan (BAP) di Unit V Satreskrim Polresta Denpasar.

"Kami juga minta agar Satreskrim Polresta Denpasar menyebarluaskan surat DPO ke instansi lainnya, Kemenkumham dalam hal ini Imigrasi, Kemenlu khususnya Kedutaan Besar di Singapura serta Pemprov DKI Jakarta," ujar Lodewyk Siahaan, Minggu 3 April 2022 terpisah.

Lanjut kuasa hukum pelapor atau korban, pemasangan surat DPO di Jakarta karena keduanya tinggal di kawasan Jakarta Barat, ada juga ia menyebutkan jika keduanya tinggal di wilayah Bandung, Jawa Barat.

Bahkan lebih lanjut ia mengatakan jika status kliennya dengan HL, saat melaporkan kasus itu ke Polresta Denpasar masih berstatus suami istri, mereka juga belum ada putusan cerai.

Lodewyk menjelaskan proses perceraian mereka saat itu sedang bergulir di Pengadilan, namun kedua pasangan tidak ada izin itu tengah melangsungkan pernikahan mewah di salah satu tempat Hotel berbintang di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung pada 28 Maret 2021 lalu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved