Berita Klungkung

VIRAL Pungutan Retribusi Masuk Destinasi Wisata di Pejukutan Nusa Penida, Ini Kata Pemkab Klungkung

Padahal sebelumnya wisatawan telah dikenakan retribusi resmi dari pemerintah Rp25.000 per orang saat masuk ke kawasan Nusa Penida

Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Kepala Dinas Pariwisata Klungkung Anak Agung Gede Putra Wedana. 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Pemandu wisata mengeluhkan adanya pungutan saat masuk ke destinasi wisata di wilayah Desa Pejukutan, Nusa Penida.

Padahal sebelumnya wisatawan telah dikenakan retribusi resmi dari pemerintah Rp25.000 per orang saat masuk ke kawasan Nusa Penida.

Pungutan yang diduga pungli (pungutan liar) ini, sempat viral di media sosial.

Dalam video yang beredar di media sosial, seorang pemandu wisata membandingkan karcis antara retribusi masuk ke kawasan pariwisata Nusa Penida dari Pemkab Klungkung senilai Rp25 ribu. Serta karcis Tiket Masuk Kawasan Diamond Hills senilai Rp10 ribu.

Baca juga: Perbakin Bali Rencanakan Kejuaraan Menembak Nasional di Bukit Teletubis Nusa Penida Klungkung

Dalam karcis masuk ke Kawasan Diamond Hills itu, juga dijelaskan biaya itu untuk biaya gaji penjaga keamanan dan kebersihan, serta penataan parkir dan sarana fasilitas pendukung.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Klungkung Anak Agung  Gede Putra Wedana menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satpol PP Klungkung.

Menurutnya seharusnya tidak ada pungutan lain ke wisatawan, selain pungutan resmi dari pemerintah.

"Sebenarnya bupati sudah tegas dalam edarannya ke setiap desa, jika tidak boleh ada retribusi lain di destinasi wisata.

Untuk yang viral di media sosial ini agar dicek oleh Satpol PP, apakah ini ada izinnya atau bagaimana sampai ada pungutan," ungkapnya.

Meskipun jika tanah di destinasi wisata itu merupakan milik pribadi dan pemiliknya membangun berbagai fasilitas, menurutnya harus wajib memilki izin jika menarik retribusi.

Apalagi jika yang ditawarkan merupakan pemandangan alam yang merupakan milik negara.

" Harus ada dasarnya menarik retribusi, walau itu tanah pribadi. Setidaknya apakah ada izinnya dan apakah sudah sesuai aturan berlaku. Kalau semua kena pungutan, nanti imbasnya ke citra pariwisata di Nusa Penida.

Sementara terkait retribusi resmi dari pemerintah, mulai diefektifkan per 1 April 2022.

Sehingga para wisatawan yang berkunjung ke Nusa Penida kembali dikenakan retribusi, sesuai Perda No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda No 30 Tahun 2013, tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Baca juga: Khawatir Langka, Warga Antre Beli Pertalite di Klungkung

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved