Berita Bali

Nyoman Kenak Siap Ngayah, Saat PHDI Bali Gelar Lokasabha, Kantornya Digeruduk Massa

Nyoman Kenak terpilih menjadi Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali.

Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
I Nyoman Kenak dilantik sebagai Ketua PHDI Provinsi Bali bersama Pengurus periode 2022-2027 di avara Loasabha VIII, di Puspem Badung, Jumat 8 April 2022 

Mantan Pangdam IX Udayana itu mengatakan, agar tidak mudah diadu domba, kuncinya adalah bersatu.

"Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya mengajak semua elemen bersatu berkolaborasi dengan saling berkontribusi. Kita harus mengisi satu sama lain. Untuk itu kita umat Hindu jangan mau diadu domba," katanya.

Ketua PHDI Bali terpilih Nyoman Kenak tidak mau banyak berkomentar.

Pihaknya mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

"Pada intinya saya bersyukur atas kepercayaannya, agar saya bisa menjadi ketua PHDI Bali," katanya.

Kenak mengaku siap ngayah di tingkat provinsi dan melanjutkan program-program kerja visioner dari kepemimpinan ketua sebelumnya.

"Kita akan ikuti ritmenya. Yang baik akan kita lanjutkan. Karena banyak yang visioner dari tokoh-tokoh muda. Target saya saat ini pemanfaatan media dan media sosial untuk publikasi kegiatan-kegiatan PHDI akan dimaksimalkan," imbuhnya.

Sebelum Lokasabha tersebut, sempat beredar info bahwa ada empat kandidat yang konon akan diusulkan, antara lain Ketua PHDI Kota Denpasar I Nyoman Kenak, Ketua PHDI Badung Gede Rudia Adiputra, Ketua PHDI Bangli I Nyoman Sukra, dan Wakil Ketua PHDI Bali Pinandita Ketut Pasek Swastika.

Hanya saja saat Lokasabha banyak yang mengusulkan Nyoman Kenak hingga terpilih menjadi ketua PHDI Provinsi Bali.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengaku mendukung sepenuhnya Lokasabha VIII PHDI Provinsi Bali.

Baca juga: Puluhan Warga Geruduk Gedung PHDI, Tolak Sampradaya Hingga Burujung Penyegelan

Menurutnya PHDI Pusat telah mendapatkan pengayoman dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga selaku Kepala Daerah pihaknya tegak lurus pada legalitas hukum yang ada.

"Itu sudah valid sehingga kami menginginkan sekali konsep bersatu bagi semeton umat sedharma. Jangan sampai nanti ke depan, misalkan, terjadi kelompok masyarakat Parisada A sebagai pengrajeg karya di Pura Besakih, kelompok masyarakat Parisada B malah tidak mau ke Pura," katanya.

Dia mengatakan, semua umat harus bisa guyub atau bersatu.

Maka dari itu pihaknya selaku pemerintah akan tetap mendukung kegiatan dengan persatuan yang dilaksanakan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved