Berita Bali

MenKopUKM Dukung Realisasi Reforma Agraria Melalui Korporatisasi Petani

Program Pemberdayaan Reforma Agraria, penerapan model bisnis korporatisasi petani, petani bergabung dalam sebuah koperasi

Humas Kementerian Koperasi dan UKM
MenKopUKM Teten Masduki dalam Acara Penyerahan Integrasi 21 Program Pemberdayaan Lintas Kementerian Untuk Reforma Agraria di Desa Sumberklampok, Buleleng, Bali, Selasa 21 Juni 2022 - MenKopUKM Dukung Realisasi Reforma Agraria Melalui Korporatisasi Petani 

TRIBUN BALI.COM, SINGARAJA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) turut dalam Program Pemberdayaan Reforma Agraria yang menjadi program lintas sektoral kementerian dengan menyiapkan sejumlah agenda dalam mendukung pemberdayaan petani di lahan perhutanan sosial, salah satunya melalui korporatisasi petani.

MenKopUKM Teten Masduki menjelaskan, salah satu program yang ditekankan KemenKopUKM dalam Reforma Agraria adalah penerapan model bisnis korporatisasi petani.

Para petani di lahan yang sempit yang cenderung subsisten dikonsolidasikan agar bergabung dalam sebuah koperasi.

“Nantinya koperasi menjadi offtaker, membeli tunai produk dari petani, yang kemudian dipasarkan oleh koperasi,” ujar MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Penyerahan Integrasi 21 Program Pemberdayaan Lintas Kementerian Untuk Reforma Agraria di Desa Sumberklampok, Buleleng, Selasa 21 Juni 2022.

Baca juga: Rancang Pembentukan BUMD, Badung Akan Buat Perumda Badung Properti yang Bergerak di Bidang Pertanian

Dengan begitu, pembiayaan mulai dari KUR klaster hingga dana bergulir koperasi, akan mudah masuk ke petani melalui koperasi.

“Mengingat selama ini perbankan belum banyak yang masuk ke sektor pertanian karena dinilai rentan,” imbuhnya.

Menteri Teten hadir bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oks Artha Ardha Sukawati.

MenKopUKM melanjutkan, sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi, pemberian sertipikat ini berarti masyarakat meminjam lahan seluas 2 hektar (ha) dalam waktu 35 tahun dengan konsep perhutanan sosial.

Sehingga diharapkan pengelolaan lahan sosial ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Saya sebagai MenKopUKM bersedia mengembangkan model bisnisnya. Bersama Pak Mentan, nanti dalam skala ekonomi, sudah ada bisnis model pertanian sosial. Masyarakat bisa menanam pisang, sayur-sayuran atau tanaman lain. Kita siap kembangkan koperasi perhutanan sosial ini,” katanya.

Khusus untuk korporatisasi petani, Menteri Teten mengatakan, dirinya diamanatkan untuk melakukan piloting korporatisasi petani.

Sehingga dalam mengembangkan lahan sosial ini, yang perlu dipikirkan adalah petani berlahan sempit ini membangun corporate farming dengan mengolah produk sesuai permintaan pasar.

Saat ini KemenKopUKM sudah memiliki piloting model bisnis corporate farming yang sedang berjalan.

“Untuk pisang kami punya model bisnisnya ada di Lampung, Aceh, dan Garut. Untuk sayur mayur kami kembangan korporatisasi petani di Ciwidey. Ke depan, kami juga dalam proses mengembangkan untuk petani sawit di Sumatera, untuk memproduksi minyak makan merah, yang memiliki benefit kesehatan yang tinggi terutama dalam mengatasi stunting,” kata Menteri Teten.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved