Berita Nasional

HINA Presiden dan Wapres Hingga Usik Tetangga Bisa Dipidana Lho! Simak Beritanya

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU), kepada Komisi III DPR RI.

kaskus
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU), kepada Komisi III DPR RI. Draf RUU itu adalah RUU revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Komisi III DPR RI pun, akan membahas draf tersebut secara internal terlebih dahulu. Termasuk 14 isu krusial dalam RKUHP, yang disorot masyarakat. DPR menyampaikan, bahwa RKUHP tak akan disahkan rapat paripurna terdekat. Pasalnya, masih butuh pandangan dari fraksi-fraksi terhadap draf perbaikan RKUHP. 

TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang ( RUU), kepada Komisi III DPR RI.

Draf RUU itu adalah RUU revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP).

Komisi III DPR RI pun, akan membahas draf tersebut secara internal terlebih dahulu.

Termasuk 14 isu krusial dalam RKUHP, yang disorot masyarakat.

DPR menyampaikan, bahwa RKUHP tak akan disahkan rapat paripurna terdekat.

Pasalnya, masih butuh pandangan dari fraksi-fraksi terhadap draf perbaikan RKUHP.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU), kepada Komisi III DPR RI.

Draf RUU itu adalah RUU revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Komisi III DPR RI pun, akan membahas draf tersebut secara internal terlebih dahulu.

Termasuk 14 isu krusial dalam RKUHP, yang disorot masyarakat.

DPR menyampaikan, bahwa RKUHP tak akan disahkan rapat paripurna terdekat.

Pasalnya, masih butuh pandangan dari fraksi-fraksi terhadap draf perbaikan RKUHP.
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU), kepada Komisi III DPR RI. Draf RUU itu adalah RUU revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Komisi III DPR RI pun, akan membahas draf tersebut secara internal terlebih dahulu. Termasuk 14 isu krusial dalam RKUHP, yang disorot masyarakat. DPR menyampaikan, bahwa RKUHP tak akan disahkan rapat paripurna terdekat. Pasalnya, masih butuh pandangan dari fraksi-fraksi terhadap draf perbaikan RKUHP. (kaskus)

Tribun Network merangkum sejumlah RKUHP, yang tengah menjadi sorotan masyarakat.

Mulai dari pasal penghinaan Presiden, penghinaan DPR, hingga Polri dan menggangu tetangga.

Menyerang Presiden dan Wakil Presiden bisa dipenjara 5 tahun

Kemudian menghina Presiden dan Wakil Presiden bisa dipenjara 3,6 tahun.

Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) terbaru, masih membahas ihwal penyerangan hingga menghina terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut poin kelima bagian buku kedua draf terbaru RKUHP, pembentukan UU memerhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan pengujian KUHP.

Seperti tindak pidana penghinaan Presiden, tindak pidana mengenai penodaan agama, dan tindak pidana kesusilaan.

Menyerang Presiden dan Wakil Presiden bisa dipenjara 5 tahun

Kemudian menghina Presiden dan Wakil Presiden bisa dipenjara 3,6 tahun.
Menyerang Presiden dan Wakil Presiden bisa dipenjara 5 tahun Kemudian menghina Presiden dan Wakil Presiden bisa dipenjara 3,6 tahun. (KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Dalam Pasal 217 disebutkan, orang yang menyerang Presiden dan Wakil Presiden secara fisik dapat dihukum penjara paling lama 5 tahun.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved