Berita Bali

Ombudsman Bali Respons Persoalan 'Napas' Sekolah Swasta, Lakukan Inisiatif Investigasi

Persoalan pemerataan siswa saat PPDB atensi khusus Ombudsman Bali agar bersoalan yang telah berlarut segera mendapatkan solusi.

Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Audiensi antara BMPS Bali dengan Ombudsman Bali di kantor Ombudsman Jalan Melati, Kota Denpasar, Bali, Rabu 6 Juli 2022 - Ombudsman Bali Respons Persoalan 'Napas' Sekolah Swasta, Lakukan Inisiatif Investigasi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Persoalan pemerataan siswa saat Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) di sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri menjadi dilematika.

Seperti terjadi di Bali, sedikitnya ada lebih dari 20 sekolah swasta berhenti operasional karena kekurangan siswa.

Hal ini menjadi atensi khusus Ombudsman Bali agar bersoalan yang telah berlarut segera mendapatkan solusi.

Beberapa sekolah swasta terpaksa gulung tikar karena tidak mendapatkan siswa dan tidak beroperasi, meski segala upaya, inilah yang kemudian mencuatkan pertanyaan siapa yang bertanggungjawab.

Baca juga: SLBN 1 Bangli Buka PPDB, Orang Tua Cenderung Daftar Mepet Sosialisasi dari Jauh Hari

"Bagaimana pengelolaan sekolah PPDB, pemerintah memperhatikan sekolah swasta, menjadi persoalan tahunan, mengingatkan kembali tadi disebutkan 27 sekolah berhenti operasional, dikeluhkan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)," ujar Kepala Ombudsman Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti di Kantor Ombudsman setempat, Jalan Melati, Kota Denpasar, Bali.

Sri menjelaskan, bahwa salah satu faktor yang menjadi kendala pengawasan di tahun 2020 dan 2021 ialah perkara pandemi Covid-19, di mana kegiatan luar ruang dihentikan, sehingga supervisi tidak bisa maksimal dilakukan.

"Kami harapkan partisipasi masyarakat jika ada masalah lapor, kami membuka posko pengaduan dan mendorong masing-masing sekolah dan dinas membuka unit pengelola pengaduan," ujarnya.

Ombudsman Bali tidak diam, dengan melakukan inisiatif investigasi dan melaporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengupayakan keseimbangan operasional sekolah swasta dan negeri.

"Terkait ancaman demo, suara masyarakat harus dilindungi, kami kan inisiatif bukan laporan masyarakat resmi, proses pemeriksaan mengumpulkan data keterangan itu tidak mudah, koordinasi terakhir kami ke kementerian pendidikan baru-baru ini, sehingga kami bisa mengeluarkan tindakan korektif dalam minggu ini," paparnya.

Persoalan ini menjadi catatan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk berbenah, dari hasil investigasi didapati beberapa sekolah negeri terdapat tambahan siswa di atas rombongan belajar (rombel) dari regulasi yang ditetapkan.

"Kalau dari Ombudsman lebih ke persoalan maladministrasi, kalau ada juknisnya ya semua harus berpedoman ke sana," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua BMPS Bali, Ngurah Ambara Putra berharap dalam PPDB tidak ada kejadian siswa tercecer dan penerimaan siswa merata untuk sekolah negeri dan sekolah swasta juga bisa ‘bernapas’.

Selain itu, agar Ombudsman memberikan rekomendasi kepada dinas terkait sesuai kontrol pelayanan publik.

"Harapannya akibat daripada pandemi ini banyak masyarakat kesulitan membayar uang sekolah, pemerintah bisa membantu murid kurang mampu atau di swasta, jadi di swasta ada penambahan pendaftaran, pada prinsipnya bagaimana sesuai rombel," ujar dia.

Diberitakan Tribun Bali sebelumnya, Pemkot Denpasar akan memberikan subsidi bagi siswa yang tidak diterima di SMP negeri dan bersekolah di SMP swasta.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved