Berita Buleleng

Buleleng Tidak Dapat Jatah DAK Jalan dari Pusat, Putar Otak Atur APBD

Pemerintah pusat dikabarkan tidak memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) jalan di Buleleng pada 2023 mendatang.

tb/Ratu Ayu Astri Desiani
Dinas PUTR Buleleng saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPRD Buleleng, Senin (11/7) 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pemerintah pusat dikabarkan tidak memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) jalan di Buleleng pada 2023 mendatang.

Hal ini lantas menyebabkan pemerintah daerah harus putar otak, menyiapkan anggaran melalui APBD.

Kepala Dinas PUTR Buleleng, I Putu Adiptha ditemui sesuai mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPRD Buleleng pada Senin 11 Juli 2022 mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pemerintah pusat, 85 persen kondisi jalan yang ada di Buleleng dalam kategori baik.

Sehingga pusat memutuskan untuk tidak memberikan DAK jalan untuk Buleleng pada 2023 mendatang.

Dinas PUTR Buleleng saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPRD Buleleng, Senin (11/7)
Dinas PUTR Buleleng saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPRD Buleleng, Senin (11/7) (tb/Ratu Ayu Astri Desiani)

Jatah DAK jalan kata Adiptha, nantinya akan dialihkan oleh pemerintah pusat untuk perbaikan saluran irigasi. Berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusaf, DAK perbaikan saluran irigasi yang akan diterima oleh Buleleng sebesar Rp 9 Miliar.

" Buleleng daerah pertanian, jadi DAK yang kami terima nanti difokuskan untuk pertanian. Itu untuk memperbaiki bendungan, dan aliran subak. Menurut pusat, jalan di Buleleng 85 persen sudah bagus," jelasnya.

Meski 85 persen jalan di Buleleng telah dinyatakan bagus, namun 15 persen sisanya diakui Adiptha masih cukup banyak.

Artinya, masih ada sekitar 300 kilometer jalan yang tersebar di enam kecamatan di Buleleng yang dalam kondisi rusak. Perbaikan 300 kilometer jalan yang rusak itu diperkirakan membutuhkan anggaran yang besar, mencapai Rp 300 Miliar.

Untuk itu, mengingat pemerintah pusat tidak memberikan DAK jalan untuk Buleleng, pihaknya pun akan berupaya menyiapkan anggaran dari APBD, BKK Provinsi Bali hingga CSR. "Nanti tergantung kondisi anggaran kita, karena berat juga Rp 300 Miliar. Jadi perbaikan akan kami lakukan secara bertahap. Kalau tahun sebelumnya, DAK jalan dari pusat yang kami terima itu Rp 35 Miliar, dari APBD Buleleng juga ada Rp 15 Miliar," terangnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa menyebut, Pemkab Buleleng harus segera menyikapi terkait anggaran untuk perbaikan atau pemeliharaan alan ini. Pemkab harus segera menyediakannya pada APBD Induk 2023, yang pembahasanya sudah dimulai pada Agustus mendatang.

"Dalam pembahasan APBD Induk 2023, Dinas PUTR harus menyampaikan persoalan ini, termasuk mengusulkan anggaran ke APBD. Karena tidak mungkin dalam satu tahun (2023,red) tidak ada pembiayaan pemeliharaan dan peningkatan jalan. Jangan sampai 0 anggaran untuk jalan. Masyarakat nanti bisa marah," ucapnya.

Budiasa pun menyebut, Pemkab minimal menyiapkan anggaran jalan 50 persen dari DAK yang biasanya diterima dari pemerintah pusat. Atau sebesar Rp 25 Miliar. (rtu)

Baca juga: WABAH PMK di Bali, Buleleng Dapat Tambahan 25 Ribu Dosis Vaksin PMK dan Logistik

BERITA LAINNYA

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved