Pemilu 2024

Persyaratan Peserta Pemilu 2024, Parpol di Klungkung Harus Miliki Minimal 216 Anggota

KPU Klungkung telah menentukan jumlah minimal anggota partai politik sebgai persyaratan peserta Pemilu 2024 mendatang. Hal ini menyusul terbitnya K

Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Marianus Seran
Istimewa
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Klungkung, I Wayan Sumerta. ist 

TRIBUN BALI.COM, SEMARAPURA - KPU Klungkung telah menentukan jumlah minimal anggota partai politik sebagai persyaratan peserta Pemilu 2024 mendatang.

Hal ini menyusul terbitnya Keputusan KPU RI No.194/2022 tertanggal 22 Juni 2022.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Klungkung, I Wayan Sumerta mengatakan, berdasarkan keputusan KPU RI No.194/2022 tersebut diatur jumlah anggota Parpol sebagai peserta Pemilu 2024 minimal 1/1000 dari total jumlah penduduk.

Khususnya di Klungkung, jumlah penduduk yang tercatat mencapai 216.538 orang.

Sehingga setiap partai politik di Klungkung setidaknya harus memiliki 216 orang anggota partai, untuk dapat menjadi peserta Pemilu 2024 mendatang.

Selain itu, untuk kepengurusan partai minimal syarat kepengurusan 50 persen jumlah kecamatan pada Kabupaten/Kota di setiap provinsi. 

Baca juga: POLRES Jembrana Terus Periksa Kendaraan Berpotensi Angkut Hewan Ternak

Sehingga untuk menjadi Peserta Pemilu 2024, minimal setiap Parpol di Klungkung harus sudah memiliki kepengurusan di 2 Kecamatan.

"Itu sekurang-kurangnya, kalau lebih banyak terisi kepengurusan dan semakin banyak anggota partai politik tentu lebih baik" jelas Sumerta, Kamis (14/7).

Ia juga menjelaskan, pendaftaran peserta pemilu akan mulai tanggal 29 juli 2022.

Untuk diketahui, KPU RI menerbitkan keputusan No.194/2022 tertanggal 22 Juni 2022.

Keputusan KPU RI yang ditanda tangani Ketua KPU RI, HASIM ASY' ARI itu menetapkan jumlah Kabupaten/Kota dan kecamatan serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik.

 Ditetapkan hasil perhitungan pemenuhan persyaratan kepengurusan 75 persen jumlah Kabupaten/Kota di setiap Provinsi dan menetapkan hasil penghitungan pemenuhan syarat kepengurusan 50 persen jumlah kecamatan pada Kabupaten/Kota di setiap provinsi. 

Serta menetapkan hasil penghitungan pemenuhan persyaratan keanggotaan partai politik yakni 1/1.000 dari jumlah penduduk di tingkat Kabupaten/Kota.

Baca juga: Kabar Baik, BKD Bali Pasang Badan Lindungi Pegawai Honorer dari Penghapusan

 Dalam keputusan itu juga dijelaskan bahwa jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta jumlah penduduk digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotan partai politik menjadi peserta pemilihan umum serentak pada tahun 2024. (*) 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved