Berita Buleleng

Pegawai Kontrak Diminta Jangan Grasah-Grusuh, Pemkab Tunggu Juknis Penghapusan Pegawai Non ASN

Pegawai Kontrak Diminta Jangan Grasah-Grusuh Pemkab Tunggu Juknis Penghapusan Pegawai Non ASN

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Kepala BKPSDM Buleleng, Gede Wisnawa 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Hingga saat ini Pemkab Buleleng belum menerima petunjuk teknis terkait wacana pemerintah pusat, yang akan menghapus pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemkab pun mengimbau kepada tenaga kontrak maupun honorer di lingkup Pemkab Buleleng agar tidak grasah-grusuh.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng, Gede Wisnawa mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait wacana penghapusan pegawai non ASN.

Ia juga menyebut, pemerintah pusat nantinya akan mengadakan rapat dengan seluruh bupati yang ada di Indonesia, untuk membahas seperti apa nantinya status para tenaga kontrak maupun honorer.

Kepala BKPSDM Buleleng, Gede Wisnawa
Kepala BKPSDM Buleleng, Gede Wisnawa (Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani)

Terkait jumlah tenaga kontrak maupun honorer yang ada ada di Buleleng, Wisnawa menyebut kurang lebih mencapai 6.500 orang. Itu termasuk guru dan tenaga kesehatan. "Untuk tenaga kontrak maupun honorer di Buleleng, jangan grasah-grusuh dulu karena regulasinya belum jelas," katanya.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Buleleng, I Gede Odhy Busana mengatakan, Kepala BKPSDM Buleleng harus segera menindaklanjuti wacana dari pusat itu. Sehingga dapat menentukan langkah apa yang harus diambil. Sebab berdasarkan wacana itu, Pemkab tidak boleh lagi melakukan pengangkatan pegawai kontrak mulai November 2023 mendatang.

"Harus segera ditindaklanjuti biar tidak simpang siur. Aturannya belum jelas. Kalau misalnya dialihkan ke PPPK, bagaimana dengan yang sudah berumur dan masa kerjanya sudah lama. Jadi ini harus diperjelas nanti," katanya.

Odhy juga menyebut, apabila pegawai non ASN ini dihapus, maka dikhawatirkan akan menghambat roda pemerintahan. Sebab selama ini kinerja tenaga kontrak sangat dibutuhkan, mengingat jumlah ASN di Buleleng juga masih kurang. Demikia dengan bukaan PPPK Guru. Hingga saat ini kata Odhy pemerintah pusat juga baru membukanya dengan dua tahap.

"Kalau ada pekerjaan-pekerjaan teknis, nanti sapa yang disuruh. Ini akan menjadi kendala, sehingga dalam administrasi birokrasi akan terkendala. Kendala Pemda ini harus disampaikan nanti ke pusat, seperti apa solusinya. Kalau pegawai non ASN semua diangkat, beban Pemkab akan banyak karena tunjangan yang harus diberikan juga besar. Dilemanya disana," terangnya. (rtu)

BERITA LAINNYA

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved