Side Event KTT G20 Promoting Disability & Gender Equality, Suarakan Hak Penyandang Disabilitas

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Side Event KTT G20 mulai banyak berlangsung di Bali.

Salah satunya yakni event 'Promoting Disability and Gender Equality In The G20 Policies and Commitments To Ensure Inclusive Economic Growth' (mempromosikan disabilitas dan kesetaraan gender dalam kebijakan dan komitmen G20 untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif).

Acara ini berlangsung di Vouk Hotel & Suites Bali pada, Selasa 19 Juli 2022 dan diisi oleh narasumber yang berkompeten dibidangnya.

Dalam G20, hak asasi penyandang disabilitas belum ditangani secara memadai oleh G20.

Dimana Deklarasi Pemimpin G20 2019 hanya menyebutkan disabilitas di bagian Ketenagakerjaan.

Dan sebagai forum internasional dari 20 ekonomi utama yang berkontribusi 80 persen terhadap PDB dunia dan 79 persen terhadap perdagangan global serta menampung 65 persen dari populasi dunia, G20 harus dan selayaknya mengadopsi hak-hak disabilitas dan interseksionalitasnya dengan gender ke dalam komitmen dan kebijakan untuk diselaraskan dengan prinsip-prinsip UN CRPD.

G20 harus membuat komitmen untuk melacak pengeluaran untuk mempromosikan inklusi dalam kerjasama pembangunan nasional dan internasional.

Dampak jangka panjang dari komitmen ini tidak hanya akan meningkatkan praktik yang baik dalam mengimplementasikan hak-hak penyandang disabilitas dan kesetaraan gender, tetapi juga berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara anggota G20 sekitar 1 persen hingga 7 persen.

"Penting untuk memperhitungkan bahwa tidak hanya keuntungan ekonomi langsung dari peningkatan lapangan kerja, pendapatan dan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga lebih banyak manfaat tidak langsung yang dihasilkan oleh peningkatan pendapatan pajak dan pengurangan pengeluaran untuk program bantuan sosial,” jelas, aktivis dari OHANA Risnawati Utami.

Pihaknya pun menekankan bahwa negara akan mengalami kerugian besar-besaran kalau tidak terjadi elaborasi tersebut. Pertumbuhan ekonomi global saat ini hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, bukan orangnya yang dikuatkan bagaimana mendukung pertumbuhan ekonomi itu secara inklusif.

Harus ada aksiyang kongkrit dari anggota G20 untuk memastikan keterlibatan penyandang disabilitas.

"Mempertimbangkan interseksi isu yang penting antara gender dan disabilitas dalam kebijakan pembangunan sosial ekonomi nasional dan internasional, maka pendekatan inisiatif ini adalah bertujuan memasukkan isu-isu hak disabilitas ke dalam Gender Equality Working Group C20 (Kelompok Kerja Kesetaraan Gender C20) yang ada, memperluasnya menjadi Kelompok Kerja Kesetaraan Gender dan Disabilitas," tambahnya.

Tujuannya akhirnya adalah menetapkannya sebagai Kelompok Kerja Disabilitas mandiri di bawah C20 di masa depan. Inisiatif pembentukan Kelompok Kerja Kesetaraan Gender dan Disabilitas ini sejalan dengan lebih dari 1.400 komitmen yang dibuat oleh pemerintah, donor, badan-badan PBB, pemerintah, masyarakat sipil, yayasan, dan sektor swasta pada Global Disability Summit (GDS) kedua yang diadakan pada bulan Februari 2022 yang lalu.

GDS pertama yang diadakan pada tahun 2018, diselenggarakan bersama oleh Department for International Development (DFID), Pemerintah Kenya, dan International Disability Alliance (IDA), adalah peristiwa bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya. Komiten yang dihasilkan adalah komitmen untuk bertindak membantu menerapkan prinsip-prinsip CRPD dan mewujudkan agenda 2030 'Leaving No One Behind'.

“Kami akan memberikan akses untuk semuanya. Ketika kita membuat ekosistem, pelayanan kesehatan, kebijakan-kebijakan ekonomi, yang akan mengikutsertakan orang-orang disabilitas, artinya kita memastikan tidak satupun orang yang tertinggal di dalam hal tersebut,” ujar, Founder dan Direktur Eksekutif Rising Flame, Nidhi Goyal.