Berita Tabanan

Ranperda Perlindungan Disabilitas Disetujui, Buapti Sanjaya Katakan Ini

Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Tabanan, dalam sidang paripurna

Tribunnews
Ilustrasi penyandang disabilitas 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN- Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Tabanan, dalam sidang paripurna Selasa 26 Juli 2022.

Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya pun menyatakan, bahwa Ranperda ini ialah penekanan pentingnya perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas di Tabanan.

Hal tersebut dibuktikan langsung melalui dukungannya dengan Gerakan pembangunan digeliatkan kawan-kawan penyandang disabilitas di Tabanan.

dprd tabanan
dprd tabanan ((TB/Ardhiangga Ismayana).)

“Kami dari Pemkab, Dinsos Tabanan selalu memperhatikan Gerakan apapun yang terjadi di Tabanan, khususnya disabilitas. Banyak kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan Tabanan Era Baru yang melibatkan disabilitas seperti kegiatan olah-raga dan lomba-lomba” ucapnya.

Pihaknya juga beranggapan pentingnya Ranperda ini untuk bersama-sama merangkul saudara disabilitas di Tabanan untuk bersama membangun Tabanan. Mereka adalah merupakan saudara, yang seharusnya memang tidak dilihat dari segi fisik dan mental. Sepanjang bisa bersama membangun Tabanan, maka akan dirangkul. Pihaknya juga selalu berikan ruang khusus untuk disabilitas seperti fasilitas publik, dan sudah dirancang untuk membangun tempat-tempat yang dikhususkan untuk disabilitas di Tabanan.

“Karena Raperda sudah ketok palu tadi, rancangan ke depan adalah bagaimana untuk semakin memperhatikan lagi penyandang disabilitas” tambahnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan sedang mengodok rancangan peraturan daerah (Perda) penyandang disabilitas. Hal ini merujuk ke UU Nomor 8 tahun 2016, tentang perlindungan dan pemenuhan hak khusus penyandang disabilitas. Dimana terdapat sedikitnya 2090 penyandang disabilitas di Tabanan saat ini yang tersebar di beberapa desa di 10 Kecamatan di Tabanan.

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana menyatakan, dalam rangka kebijakan pemerintah daerah, saat ini, sesuai kebijakan bupati Tabanan bahwa Perda penyandang disabilitas merupakan langkah positif, sebagai perhatian pemerintah. Meskipun, melihat dari kondisi kabupaten Tabanan dalam masa endemi, saat ini cukup terseok-seok. Dimana pertumbuhan ekonomi yang tidak begitu signifikan masih dirasakan pemerintah dan masyarakat.

“Adanya Perda adalah untuk mendapatkan keringanan, dan mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas,” katanya.

Wastana mengaku kaget, bahwa pada 2022 sudah ada setidaknya 2090 penyandang disabilitas menurut data dari Dinas Sosial Kabupaten Tabanan. Dimana jumlah itu di masing-masing desa di 10 Kecamatan, yang ada. Nah, saat ini, terkait dengan hal itu, maka memang pembuatan Perda itu harus sesuai dengan kemampuan daerah. Yang terpenting, adalah pemerintah berkewajiban membantu penyandang disabilitas. Apakah pemerintah bisa dan bagaimana implementasi sebagai tantangan ke depannya. Dan tentu perlu sosialisasi berlanjut, supaya keluarga penyandang terbuka memberikan informasi ke pemerintah.

“Maka dibentuk PPA sesuai dengan UU nomor 4 2017 tentang perlindungan khusus disabilitas yang harus dipenuhi untuk hak pendidikan dan kesehatan. Tidak boleh terjadi diskriminasi, apalagi ada pemasungan atau pengucilan. Makanya dibentuk kelompok kerja untuk memantau mengevaluasi keadaan di bawah dan menyampaikan ke pemerintah,” jelasnya. (ang).

Berita lainnya

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved