Berita Buleleng

Bandara Bali Utara Dicoret Dari PSN, Komisi 2 DPRD Bali Sebut Akan Pengaruhi Pariwisata Bali 

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, IGK Kresna Budi tanggapi pencoretan Pembangunan Proyek Bali Utara dari Proyek Strategi Nasional (PSN). Kresna meng

Tribun Bali
Ilustrasi tempat pembangunan Bandara Bali Utara 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, IGK Kresna Budi tanggapi pencoretan Pembangunan Proyek Bali Utara dari Proyek Strategi Nasional (PSN).

Kresna mengatakan, merupakan hal yang aneh ketika Bali menjadi destinasi terbaik di Dunia tidak dilengkapi dengan Bandara yang memadai. 

"Kan aneh kita destnasi terbaik di dunia masak destinasi terbaik di Dunia tidak dilengkapi oleh Bandara yang memadai.

Kan aneh disamping itu target wisatawan kita 30 juta di Tahun 2030. Lalu lintas udara kita sudah krodit benar di Bali," jelasnya pada, Kamis 28 Juli 2022. 

Baca juga: MERUGI MILIARAN, Hotel Grand Inna Bali Beach PHK 381 Karyawannya

Sebelumnya ia berharap bahwa Presiden dapat langsung turun tangan dalam mega proyek ini.

Ia mengatakan tidak akan pernah putus asa untuk memperjuangkan Proyek Bandara Bali Utara.

Dulunya Program Strategis Nasional (PSN) dibuat untuk Bandara baru. Berdasarkan itu, DPRD Bali melakukan penerapan dalam RTRW dimana lokasi Bandara ada di Bali Barat Kubutambahan dan Bali Utara Sumber Klampok. 

"Sekarang kita makanya buat Perda RTRW. Tiba-tiba kita dapat berita mau dicoret.

Tak bisa seperti itu, dan itu akan mempengaruhi daripada pariwisata Bali kedepannya. Jangan anak tirikan Bali. Masak sekelas Bali punya Bandara hanya satu," imbuhnya. 

Baca juga: Viral Video Ombak di Pantai Waterblow Terjang Pura Bias Tugal, Ini Kata Manajemen ITDC 

Lebih lanjutnya ia mengatakan, setiap Negara maju pasti memiliki Bandara Internasional di Destinasi dan ia menilai ini merupakan sebuah kebutuhan. Ia mengatakan tidak mau pasrah dan akan tetap berusaha mengetuk hati nurani Presiden. 

"Ini kebutuhan untuk Bali untuk Indonesia bukan hanya untuk Bali jadi nanti wisatawan bisa ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, NTB kan semua ke Indonesia dari Bali," tandasnya. 

Menurutnya jika dicoret dari PSN maka rencana pembangunan itu batal. Lantaran pembiayaannya dari pusat, Kementerian Perhubungan.

 “Kalau di pusat dicoret ya gak bisa kita di daerah.  Kami di Komisi II kita berjuang terus ini, dimana letak keberpihakan kepada Bali,” tutupnya. (*) 

 
 

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved