Pemilu 2024

KPU Denpasar Undang 22 Parpol, Sosialisasikan Peraturan Pemilu Tahun 2024 Hingga Status Pemilih

Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar mengundang 22 perwakilan partai politik di Kantor KPU Kota Denpasar pada Jumat 29 Juli 2022.

(Tribun Bali/Ida Bagus Putu Mahendra)
KPU Kota Denpasar undang 22 partai politik. Bahas soal Peraturan KPU, status kader, hingga data pemilih. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar mengundang 22 perwakilan partai politik di Kantor KPU Kota Denpasar pada Jumat 29 Juli 2022.

Undangan kepada puluhan partai politik tersebut dalam rangka mensosialisasikan peraturan Pemilu tahun 2024.

Adapun peraturan yang disosialisasikan yaitu Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Serta Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD serta pengenalan fungsi sistem informasi partai politik (SIPOL).

KPU Kota Denpasar undang 22 partai politik. Bahas soal Peraturan KPU, status kader, hingga data pemilih.
KPU Kota Denpasar undang 22 partai politik. Bahas soal Peraturan KPU, status kader, hingga data pemilih. ((Tribun Bali/Ida Bagus Putu Mahendra))

Tampak suasana di ruang rapat lantai 3 KPU Kota Denpasar dipenuhi oleh kader parpol lengkap dengan seragam partai politik masing-masing.

I Wayan Arsa Jaya, selaku Ketua KPU Kota Denpasar menuturkan, sosialisasi dilakukan kepada partai politik terkait dengan peraturan KPU dalam rangka menyongsong pemilu tahun 2024.

“Hari ini, kita melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan PKPU 3 Tahun 2022, tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kemudian PKPU 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024.”

“Ada juga informasi tentang SIPOL dan penggunaan akses data lindungi hak mu,” ujar Wayan Arsa Jaya saat ditemui Tribun Bali pada Jumat 29 Juli 2022.

Pertemuan yang dimulai pukul 10.00 WITA tersebut juga membahas mengenai kader partai politik.

Pasalnya, terdapat beberapa kader partai politik yang berstatus sebagai tenaga kontrak atau honorer di beberapa instansi pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, I Wayan Arsa Jaya menuturkan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Bali terkait status kader partai politik yang menjadi tenaga kontrak di instansi pemerintah.

“Honor atau kontrak itu tidak tegas disebut dalam undang-undang. Kami akan perdalam dan kami akan lakukan langkah untuk mengkonsultasikan ini ke pimpinan kami di provinsi (KPU Provinsi) dan KPU RI,” jelas Wayan Arsa Jaya saat ditemui Tribun Bali di Ruang Rapat KPU Kota Denpasar.

Selain itu, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Denpasar mengenai status pensiunan militer maupun ASN.

I Wayan Arsa Jaya mengimbau, agar para pensiunan militer maupun ASN segera memperbaharui status KTP masing-masing. Sehingga nantinya dapat menggunakan hak pilihnya saat pemilu tahun 2024.

“Jika status yang ada di KTP itu tidak sesuai dengan keadaan saat ini, berarti KTP itu harus diupdate. Salah satunya adalah ketika seseorang yang berstatus TNI-POLRI, ketika sudah mengantongi SK pensiun, maka perlu diupdate menjadi warga sipil biasa.”

“Itu dilakukan di Dukcapil Kota Denpasar atau di Kecamatan juga bisa,” tambah Wayan Arsa Jaya.

Selain mengundang partai politik, KPU Kota Denpasar turut mengundang Forkompinda Kota Denpasar serta Bawaslu Kota Denpasar.

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved