Berita Bali

Mengenal Konservasi Ekosistem Karbon Biru, Didorong Dalam Pembahasan G20 di Bali

Ekosistem Karbon Biru (Blue Carbon) didorong menjadi prioritas utama dalam perencanaan tata kelola ruang dan konservasi pesisir di Indonesia maupun gl

ist
Seminar Blue Carbon: Enabling Conservation and Financial Capital di Bali Nusa Dua Convention Centre, Badung Bali, pada Senin 8 Agustus 2022. 

"Kita juga harus diingatkan bahwa dengan dampak menguntungkannya terhadap keanekaragaman hayati dan masyarakat pesisir, solusi Karbon Biru kaya akan manfaat tambahan di luar profil pengurangannya," paparnya.

Pihaknya mendukung upaya peningkatan momentum Karbon Biru oleh pemerintah Asia dan Pasifik.

Sementara itu, Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, J. Rizal Primana, menurutnya pemerintah harus berpacu untuk menjaga dan merehabilitasi ekosistem Karbon Biru kita yang semakin terdegradasi.

Sebagai catatan, luas padang lamun di Indonesia termasuk terluas di dunia hingga 293.465 - 875.957 Ha, dan mampu menyerap karbon hingga 119,5 ton karbon per hektar.

"Begitu pun dengan mangrove Indonesia yang seluas 3,3 juta Ha adalah terbesar di dunia, dan mampu menyimpan karbon sebanyak 950 ton karbon per hektarnya," papar dia

Namun luas padang lamun di Indonesia, menurut hasil kajian Pusat Riset Oseanografi Indonesia dalam Buku Status Ekosistem Lamun di Indonesia tahun 2021 disebutkan ekosistem ini mengalami penurunan sebesar 2,8 % per tahun atau sekitar 0,4 ha per tahun pada periode 2015-2021.

Sementara mangrove Indonesia, dalam data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 menyebutkan kurang lebih seluas 637.824,31 Ha atau sekitar 19,28 % berada pada kondisi kritis.

“Ke depan, kita ingin memastikan ekosistem Karbon Biru bisa masuk NDC (Nationally Determined Contribution)," ucapnya.

Tentu saja dorongan ini harus melalui perencanaan pembangunan Karbon Biru yang berkelanjutan, dan harus didukung komitmen semua pihak.

"Untuk mencapai ini diperlukan suatu kerangka kerja yang dapat mengakomodasi semua pihak,” jelasnya.

Dalam seminar ini, Deputy Country Director Agence Francaise De Developpement (AFD) untuk Indonesia, Sophia Chappellet yang menjadi salah satu pembicara menyampaikan bahwa AFD mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam pengelolaan ekosistem karbon biru.

"Salah satunya melalui kegiatan pengintegrasian ekosistem karbon biru kedalam kebijakan keanekaragaman hayati dan iklim Indonesia," kata dia.

Sementara Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Bappenas, Sri Yanti, menyampaikan, pembangunan Karbon Biru Berkelanjutan harus mengedepankan upaya perlindungan dan kelestariannya dengan berbasis masyarakat.

Menurutnya, guna mendukung upaya tersebut diperlukan mekanisme pembiayaan sehingga dapat berkontribusi terhadap pencapaian target NDC.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved