Berita Buleleng

Pembangunan Fisik Kantor Perbekel Desa Penglatan Dimulai Tahun Depan

Pembangunan kantor Perbekel Desa Penglatan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng akan dimulai pada 2023 mendatang.

Ratu Ayu Desiani
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng, I Nyoman Agus Jaya Sumpena 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pembangunan kantor Perbekel Desa Penglatan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng akan dimulai pada 2023 mendatang.

Anggaran yang digunakan bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK), sebesar Rp 1 Miliar lebih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng, I Nyoman Agus Jaya Sumpena mengatakan, kantor perbekel yang baru akan dibangun tak jauh dari kantor yang lama. Jaraknya hanya sekitar 200 meter.

Pembebasan lahan pun telah selesai dilakukan, menggunakan anggaran kurang lebih Rp 700 juta.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng, I Nyoman Agus Jaya Sumpena
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng, I Nyoman Agus Jaya Sumpena (Ratu Ayu Desiani)

Luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kantor perbekel itu kurang lebih 600 meter persegi. Sementara terkait pembangunan fisik, akan dilakukan pada 2023. Pembangunan baru kantor Perbekel Desa Penglatan ini dilakukan sebab pemerintah desa setempat kalah dalam gugatan perdata pada 2021 lalu. Putusan pengadilan mengharuskan kantor perbekel untuk dieksekusi. Akibat kalah dalam gugatan, pelayanan administrasu masyarakat pun saat ini sementara dilaksanakan di gedung serba guna desa.

Selain, Sumpena juga menyebut saat ini pihaknya sedang mengusulkan pembangunan kantor Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, dengan menggunakan BKK Buleleng senilai Rp 500 juta. Pembangunan kantor Perbekel Desa Bukti ini juga dilakukan karena dampak sengketa lahan.

Sumpena tidak memungkiri, masih ada 54 kantor perbekel lain di Bulelebg yang berpotensi terjadi sengketa lahan. Sebab kantor tersebut beridiri di atas lahan milik desa adat dan lahan milk perorangan. Ia pun berharap antara desa dinas dan desa adat agar menjalin kerjasama, ditandai dengan surat perjanjian bermaterai, agar aset tersebut tetap dapat digunakan sebagai kantor perbekel. Ini agar pelayanan untuk masyarakat dapat berjalan lancar. (rtu)

BERITA LAINNYA

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved