Berita Bali

Gubernur Wayan Koster Wujudkan Pulau Bali Transisi Energi Bersih Sesuai Tema Presidensi G-20

Gubernur Wayan Koster Berpidato Energi Bersih di Forum CASE for Southeast Asia

Editor: Marianus Seran
Istimewa
Gubernur Wayan Koster Berpidato Energi Bersih di Forum CASE for Southeast Asia. 

TRIBUN BALI.COM, MANGUPURA- Kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster tentang Energi Bersih sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 mendapatkan 

apresiasi dalam forum Sustainable Economic Recovery by Promoting 
Solar Pv Development: Maximizing Economic Benefits and Utilizing 
Transformational Financial Mechanism to Support Rooftop Solar PV 
Deployment in Bali yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia
bekerjasama dengan Clean, Affordable and Secure Energy (CASE) for 
Southeast Asia pada, Selasa (Anggara Pahing, Medangkungan), 9 
Agustus 2022 di BNDCC, Nusa Dua, Badung.

Dalam pidatonya, Gubernur Bali mengucapkan selamat datang, sekaligus mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih, karena Bali 
dipilih sebagai tempat pelaksanaan pertemuan yang bertajuk 
Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan dengan mempromosikan 
pengembangan Solar PV: Memaksimalkan manfaat ekonomi dan 
memanfaatkan mekanisme keuangan Internasional untuk 
mendukung penerapan PLTS atap di Bali.

“Pertemuan dan kehadiran 
para peserta berkontribusi langsung dalam upaya pemulihan 
pariwisata dan perekonomian Bali,” ungkap Gubernur Bali asal Desa 
Sembiran, Buleleng ini.

Baca juga: AYAH BRIGADIR J Sebut Sang Anak Selalu Cerita Irjen Ferdy Sambo Baik

Mengenai Transisi Energi Berkelanjutan guna mendukung pemulihan ekonomi, kata Wayan Koster sejalan dengan kebijakan dan program Provinsi Bali di bidang energi yang diarahkan agar Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih sebagai implementasi Visi: 
“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan
Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Visi tersebut untuk mewujudkan keseimbangan/ keharmonisan Alam Bali, Manusia Bali,
dan Kebudayaan Bali sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu enam sumber utama kesejahteraan/kebahagiaan 
kehidupan manusia meliputi: 
1. Atma Kerthi, Penyucian dan Pemuliaan Atman/Jiwa;
2. Segara Kerthi, Penyucian dan Pemuliaan Pantai dan Laut;
3. Danu Kerthi, Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air;
4. Wana Kerthi, Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan;
5. Jana Kerthi, Penyucian dan Pemuliaan Manusia; dan
6. Jagat Kerthi, Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta.
4. Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” ditempuh melalui 22 (dua 
puluh dua) misi membangun Bali. Salah satu misi 
“Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali, Menata 
Wilayah dan Lingkungan yang Bersih, Hijau dan Indah”.

Misi ini untuk mewujudkan Pulau Bali yang Bersih, Hijau, dan Indah, salah 
satunya melalui Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih.

Sebagai landasan penyelenggaraan pembangunan Bali dalam bidang 
energi, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan beberapa regulasi, 
yaitu: 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-
2050; 2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang 
Bali Energi Bersih; 3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 
tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; 4) Keputusan 
Gubernur Bali Nomor 123/03-M/HK/2020 tentang Rencana Umum 
Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2039; 5) Instruksi 
Gubernur Nomor X1 Tahun 2021 tentang Pengadaan Kendaraan 
Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Kendaraan Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; dan 6) Surat Edaran Gubernur 
Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap di Provinsi 
Bali.

Baca juga: Bupati Suwirta Disiapkan Maju ke Pileg Provinsi Bali 2024

Dalam menerapkan energi bersih di Pulau Bali, Gubernur Wayan Koster menyatakan telah menganti tenaga listrik yang semula 
berbahan bakar minyak (fosil) di Pesanggaran, Denpasar dengan bahan bakar gas berkapasitas 220 MW. Kemudian memperbaiki 
sistem pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batu bara di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng berkapasitas 380 MW dengan 
mengelola sistem ramah lingkungan. 

"Saya juga segera akan menganti pembangkit tenaga listrik berbahan bakar minyak di Gilimanuk, Jembrana berkapasitas 125 
MW dan di Pemaron, Buleleng berkapasitas 90 MW dengan bahan bakar gas" katanya. 

Sedangkan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batu bara dari Paiton, Jawa Timur yang kapasitasnya 340 MW ada saat 
ini melalui kabel bawah laut, akan difungsikan sebagai cadangan (reserve sharing), ketika sudah mampu memenuhi kebutuhan 
energi secara mandiri di Bali.

"Sekarang Kami membangun pembangkit tenaga listrik baru berbahan bakar gas di Sidakarya, Denpasar, dengan kapasitas 
2x100 MW mulai tahun 2022.

Merancang bangunan pembangkit 
tenaga listrik baru berbahan bakar gas di Celukan Bawang, Buleleng, dengan kapasitas 250 MW direncanakan mulai tahun 2023, 
kemudian membangun Terminal LNG di Pesanggaran, Denpasar, mulai tahun 2022 dan diharapkan selesai tahun 2023.

“Kebijakan energi bersih ini mendapatkan respon bagus, dimana sejumlah Tim
Peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan penelitian tentang potensi Energi Baru Terbarukan yang ada di wilayah Bali,”
ungkap Gubernur Bali.

Tidak hanya itu, Gubernur Bali, Wayan Koster juga menyiapkan rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik baru dengan 
menggunakan EBT di Kabupaten Karangasem, Bangli dan Klungkung. 

“Jadi upaya Saya ini sangat nyata yang didukung oleh regulasi dan kebijakan yang sangat sejalan dalam mendukung bauran energi 
primer menuju Net Zero Emission serta sesuai dengan pelaksanaan Presidensi G20 yang memiliki tema arsitektur kesehatan global,
percepatan teknologi digital, dan transisi energi bersih.

Jadi sangat tepat dan jangan energi bersih dijadikan wacana,” jelas Ketua DPD 
PDI Perjuangan Provinsi Bali yang tercatat juga telah menerapkanPembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di jalan tol atas laut hingga 
mengajak perkantoran, hotel, restaurant, swalayan menggunakan PLTS Atap atau Rooftop Solar Panel.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Wayan Koster menyatakan kalau Pemerintah Pusat tidak bisa menjadikan energi bersih sebagai
kebijakan nasional secara menyeluruh, paling tidak Bali yang diberikan ruang dan kebijakan untuk menjalankan penuh energi 
bersih.

“Karena dengan energi bersih tidak hanya masyarakatnyayang akan sehat, namun secara hitungan ekonomi masyarakat juga
lebih murah mendapatkan biaya langganan listrik, serta mendukung 
citra pariwisata Bali,” tutupnya.(*) 

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved