Berita Bangli

DEWAN BANGLI Soroti Pemanfaatan Plat Nomor Mobil Satu Angka

Plat nomor mobil satu angka yang dimanfaatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangli mendapat sorotan dari Dewan Bangli.

ist
Anggota DPRD Bangli, Made Joko Arnawa. Plat nomor mobil satu angka yang dimanfaatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangli mendapat sorotan dari Dewan Bangli. Pasalnya pemanfaatan plat tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Bangli, I Made Joko Arnawa, Rabu (10/8/2022). Secara umum, pihaknya tidak mempersoalkan mobil dinas yang dimanfaatkan oleh instansi lain. Selama nomor kendaraan yang digunakan sesuai dengan aturannya. 

TRIBUN-BALI.COM - Plat nomor mobil satu angka yang dimanfaatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangli mendapat sorotan dari Dewan Bangli. Pasalnya pemanfaatan plat tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Bangli, I Made Joko Arnawa, Rabu (10/8/2022). Secara umum, pihaknya tidak mempersoalkan mobil dinas yang dimanfaatkan oleh instansi lain. Selama nomor kendaraan yang digunakan sesuai dengan aturannya.

Baca juga: Peternak di Bangli Kelimpungan Pelihara Babi Akibat Lockdown Pengiriman

Baca juga: Ratusan Vaksin Covid 19 Sisa Jelang Kadaluarsa, Dinkes Bangli Beri Penjelasan Lengkap

Anggota DPRD Bangli, Made Joko Arnawa
Anggota DPRD Bangli, Made Joko Arnawa (ist)

Joko menjelaskan, pemanfaatan tanda nomor kendaraan ini sudah diatur dalam peraturan bupati (Perbup) No. 35 tahun 2018 tentang tanda nomor kendaraan peroroangan dinas dan kendaraan dinas jabatan. Dalam lampiran Perbup ini juga disebutkan penggunaan nomor satu dijit dan dua dijit, serta pejabat atau instansi apa yang memanfaatkannya.

"Misalnya DK 1 P, itu untuk bupati, DK 2 P untuk wakil bupati. Atau DK 76 untuk KPU Bangli, seterusnya. Sementara saya pernah melihat Bawaslu Bangli memanfaatkan nomor kendaraan DK 7 P. Tentu hal tersebut sudah menyalahi aturan," ungkapnya.

Oleh sebab itu Politisi Partai Gerindra ini meminta kejelasan Bagian Umum Setda Bangli serta Bagian Aset BKPAD Bangli, apa dasarnya Bawaslu bisa memanfaatkan nomor kendaraan tersebut. Sebab sesuai dengan Perbup, DK 7 P diperuntukkan bagi Wakil Bupati Bangli.

Sementara itu anggota Bawaslu Bangli, I Nengah Muliarta saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya meminjam dua fasiltas kendaraan dinas milik Pemkab Bangli untuk kegiatan operasional Bawaslu. Ada dua mobil yang dipinjamkan sejak setahun lalu. Masing-masing Inova nomor polisi DK 7 P dan Avanza DK 71 P.

Anggota DPRD Bangli, Made Joko Arnawa
Anggota DPRD Bangli, Made Joko Arnawa (ist)

"Jadi kami mengajukan permohonan pinjam pakai ke Bupati, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bagian Umum dan Bagian Aset," ungkapnya.

Terpisah, Kabag Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik Setda Bangli, I Nengah Karya Atmaja mengatakan untuk kendaraan Inova DK 7 P, sebelumnya memang digunakan oleh Wakil Ketua DPRD Bangli. Setelah kendaraan tersebut tidak difungsikan, maka dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan Bawaslu yang notabene sudah berdasarkan pengajuan.

Karya tidak memungkiri jika tanda nomor kendaraan yang digunakan pada mobil Bawaslu perlu penyesuaian. "Kami akan segera memproses dengan nomor yang sesuai," ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved