Pemilu 2024

KPU Buleleng Mulai Melakukan Verifikasi Administrasi, Ada 23 Parpol yang Masuk dalam Sipol Buleleng

KPU Buleleng mulai melakukan verifikasi, hingga saat ini baru ada 23 parpol yang masuk dalam Sipol Buleleng.

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Divisi Teknis KPU Buleleng, Gede Sukrawan - KPU Buleleng Mulai Melakukan Verifikasi Administrasi, Ada 23 Parpol yang Masuk dalam Sipol Buleleng 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng mulai melakukan verifikasi administrasi.

Verifikasi dilakukan terhadap calon peserta Pemilu dari partai politik (parpol) yang dinyatakan lolos berkas pendaftaran di KPU RI.

Divisi Teknis Buleleng'>KPU  Buleleng, Gede Sukrawan mengatakan, sejatinya ada 24 parpol yang dinyatakan lolos berkas pendaftarannya di KPU RI.

Namun hingga saat ini baru ada 23 parpol yang masuk dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Buleleng.

Baca juga: Jelang Verifikasi Faktual Parpol Peserta Pemilu 2024, PKN Klungkung Siapkan Pengurus di 3 Kecamatan

Sementara satu parpol lainnya, yakni Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), kata Sukrawan, hingga saat ini masih dilakukan verifikasi oleh KPU RI.

"Secara data memang ada 24 parpol yang lolos berkas pendaftarannya. Tapi yang masuk lewat Sipol di Buleleng baru 23. Persindo hingga saat ini masih diverifikasi oleh pusat. Jadi kami masih menunggu kapan Persindo masuk ke Sipol, sehingga kami di daerah bisa melakukan verifikasi admnistrasi terhadap calon-calon pesertanya yang ikut dalam Pemilu," terangnya.

Sukrawan menambahkan, dari 23 parpol yang masuk dalam Sipol, ada sekitar 28 ribu anggota partai yang harus diverifikasi administrasinya oleh Buleleng'>KPU  Buleleng.

Dalam verifikasi administrasi ini, Buleleng'>KPU  Buleleng akan memeriksa potensial tidak memenuhi syarat.

Seperti anggota yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilu Berkelanjutan, hingga kegandaan anggota parpol.

"Kami juga akan mengecek apakah calon anggota sudah berusia 17 tahun ke atas, apakah calon anggota PNS, PPPK, TNI, Polri, atau perangkat desa. Karena PNS, PPPM, TNI, Polri, hingga perangkat desa tidak boleh jadi pengurus partai. Kami akan cek KTP dan KTAnya. Kalau misalnya sudah pensiunan, partai bisa menjawabnya dengan SK pensiun," terangnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved