Berita Bangli

Terapkan Aplikasi Rekam PHR Terbaru, Bupati: Semua Wajib Pajak PHR Wajib Gunakan Aplikasi Ini

Terapkan Aplikasi Rekam PHR Terbaru. Bupati: Semua Wajib Pajak PHR Wajib Gunakan Aplikasi Ini

TB/Istimewa
Launching e-PHR Bangli. Minggu (21/8/2022) 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Pemerintah Kabupaten Bangli mulai menerapkan aplikasi terbaru perekam data transaksi pajak hotel dan restoran secara online (e-PHR).

Seluruh wajib pajak terutama yang berkaitan dengan PHR pun diwajibkan menggunakan aplikasi ini.

Diketahui, e-PHR ini dilaunching pada hari Minggu 21 Agustus 2022, bersamaan dengan malam resepsi HUT RI ke 77 di Alun-alun Kota Bangli.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta ditemui Senin (22/8/2022) mengungkapkan, aplikasi ini memiliki sistem yang mampu merekam seluruh transaksi di wajib pajak dengan lebih aktif secara real time.

"Untuk sementara baru delapan objek PHR yang dipasangi aplikasi ini. Meliputi empat restoran dan empat hotel, yang seluruhnya dipilih secara random. Karena ini sifatnya masih uji coba untuk melihat tingkat akurasinya," sebut dia.

Sejatinya, Bangli telah memiliki sistem sejenis, yakni Point of Sales (POS). Namun Sedana Arta menegaskan jika aplikasi e-PHR ini lebih canggih. Sebab seluruh transaksi dapat terpantau secara real time.

"Selain itu wajib pajak juga dapat kita pantau apakah memanfaatkan aplikasi ini atau tidak. Karena disana ada statusnya offline dan online. Hal ini untuk meminimalisir oknum-oknum wajib pajak yang masih mencoba menggunakan transaksi manual. Jadi kalau dalam satu jam statusnya masih offline, kita akan telepon mereka. Dua jam offline, kita langsung datangi," tegasnya.

Sebab itu pula untuk memastikan para wajib pajak mengaktifkan aplikasi ini, Sedana Arta menegaskan pihaknya beserta seluruh jajaran tim pengawas pajak (wasjak) yang terdiri dari Tipikor, Kejaksaan, BKPAD akan terus melakukan monitoring. Setelah masa uji coba dan jika aplikasi dapat berjalan optimal, pihaknya mengatakan secara bertahap aplikasi ini akan diterapkan pada objek PHR lainnya di Bangli.

Diungkapkan pula, ada 34 Kabupaten/Kota se Indonesia yang telah menerapkan aplikasi ini. Oleh sebab itu, Bupati mewajibkan seluruh wajib pajak khususnya PHR di Bangli, agar menerapkan aplikasi ini. Tidak ada alasan wajib pajak masih menggunakan aplikasi lain. "Ini adalah perintah undang-undang. Jadi penyedia sistem yang lain juga harus kooperatif dengan badan keuangan kita. Kalau tidak mau kooperatif tentu ada hal-hal yang perlu kita dalami," jelasnya.

Sedana Arta kembali mengingatkan para wajib pajak, bahwa disamping ada hak yang melekat untuk berjualan, juga ada kewajiban yang melekat sesuai dengan undang-undang. Yakni menagihkan 10 persen pajak restoran ini dan menyetor pada pemerintah daerah. (mer)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved