Berita Denpasar

Lalu Lintas Pengiriman Hewan Ternak Keluar Bali Akan Terbuka Untuk Babi, GUPBI Ingatkan Ini

Lalu Lintas Pengiriman Hewan Ternak Keluar Bali Akan Terbuka Untuk Babi, GUPBI Ingatkan Ini

istimewa
Ketua GUPBI Bali Ketut Hary Suyasa 

TRIBUN BALI.COM, DENPASAR - Lalu lintas pengiriman hewan ternak keluar Bali akan kembali dibuka setelah revisi SE Nomor 5 Tahun 2022 direvisi.

Namun hewan ternak yang boleh dikirim keluar Bali adalah Babi terlebih dahulu karena hewan ternak sapi masih dalam proses vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Ketika dikonfirmasi, Ketua Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia (GUPBI) Bali I Katut Hari Suyasa mengatakan, jika memang hal tersebut benar, tentunya disambut dengan baik. Namun ia turut mengingatkan beberapa hal untuk Bali ketika lalu lintas pengiriman hewan ini dibuka kembali.

“Tetapi satu hal yang pasti kita minta pembukaan lalu lintas memang betul-betul memberikan dampak positif terhadap nilai jual produksi ditingkat masyarakat. Karena nilai jual produksi jatuh pada level ke harga Rp. 35 ribu/kilogram. Ini sangat berbahaya kalau pembukaan lalu lintas tidak segera dilakukan kemungkinan besar harga akan tertekan lebih banyak lagi dan tidak baik untuk para peternak,” ungkapnya pada, Jumat 26 Agustus 2022.

Lebih lanjutnya ia mengatakan, mengacu pada pengalaman ketika pada saat Bali dibuka setelah Lockdown malahan tidak memberikan efek yang baik pada peternak di Bali. Nilai produksi di Bali tertekan pada saat itu karena terjadi kompetisi yang tidak baik di Jakarta. Jadi di Jakarta harga babi sempat menembus harga Rp. 58 ribu menjadi Rp. 51 ribu. Dan setelah lalu lintas dibuka harga condong jatuh karena Rp. 51 ribu harga di Jakarta jadi menekan ke Bali.

“Nah ini tidak baik juga tolong pemerintah memikirkan hal itu. Kalau betul lalu lintas ternak dibuka, jangan lupa seminggu yang lalu kita sudah mendapatkan Golden Sertifikat oleh Pemerintah Nasional terkait dengan Bali Zero Case dari PMK,” tambahnya.

Sertifikat yang sudah didapatkan Bali menurutnya tidak hanya menjadi hal yang positif saja. Namun juga dapat menjadi hal yang sangat berbahaya kedepannya. Kenapa berbahaya? Karena dengan dibukanya lalu lintas tanpa pengawasan yang dilakukan kurang baik pada pelaku usaha pengiriman ini juga dapat memberikan efek buruk terhadap PMK yang ada di Bali. Bahkan kemungkinan juga akan terjadi letupan-letupan kasus PMK.

“Maka dari itu pada saat kemarin bertemu dengan Pak Kadis dan pendapat dengan DPRD saya selaku ketua GUPBI sudah melakukan beberapa hal terkait dengan antisipasi masuknya PMK ke Bali lagi dengan beberapa perlakuan khusus yang diberikan terkait dengan armada. Argumentasi kita jelas,” imbuhnya.

Babi yang dikirim keluar Bali meman dibunuh dan untuk dikonsumsi. Itupun perlakuannya khusus jadi harus ada pengcekan darah standarisasinya harus jelas. Tetapi bagaimana kemudian pada kendaraan yang masuk ke Bali yang notabene bagian dari media penular wabah. Ini yang sering tidak terkontrol mengacu pada pengalaman kita dibeberapa wilayah, penyebaran PMK tidak serta merta kontak antar binatang.

“Lebih umum dilakukan oleh kendaraan atau armada dan saya kira pemerintah sering tidak terkonsen untuk itu. Maka dari itu GUPBI kemarin mengusulkan agar ada persyaratan khusus yang diberikan oleh pelaku usaha atau transportasi yang mau mengangkut babi ke Bali harus mencuci kendaraannya ditempat yang sudah ditentukan. Jadi kadang nakal-nakal juga,” tandasnya.

Ia juga menceritakan saat pembukaan lockdown pertama ia sempat meminta agar para pengirim hewan ternak mengirimkan dokumen. Namun ternyata sangat sedikit peternak yang mau mengirimkan video. Hanya satu orang saja dari 25 pengirim. Sedangkan penularan wabah tidak serta merta dari binatang ke binatang saja atau manusia ke binatang saja. Tetapi dari barang ke binatang itu juga berpotensi. Dan dari pengalaman Bali penyebaran wabah paling massiv terjadi karena lalu lintas kendaraan angkut ternak. Penting untuk Pemerintah melakukan konsentrasi setelah Bali mendapatkan golden sertifikat.

“Artinya kalau ini benar dengan pembukaan lalu lintas kita selaku GUPBI menyambut baik. Ada dua hal yang harus dipikirkan pertama terkait dengan nilai jual produksi agar kita di Bali tidak tertekan. Pemerintah hendaknya memikirkan bagaimana upayanya. Kita tidak ingin Bali yang sudah dianggap zero case itu terdampak lagi karena lalu lintas,” tutupnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved