Berita Buleleng

Penerbitan SHM Untuk Eks Timtim Tunggu Rekomendasi Pelepasan Lahan Garapan

Penerbitan SHM Untuk Eks Timtim Tunggu Rekomendasi Pelepasan Lahan Garapan

Tribun Bali/Ratu
Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Buleleng 2022, Kamis (25/8). 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Warga eks transmigrasi Timor Timur (Timtim) nampaknya masih harus bersabar, untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas bukti kepemilikan tanah di wilayah Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng.

Pasalnya, penerbitan SHM belum bisa dilakukan, sebab masih menunggu adanya rekomendasi terkait pelepasan lahan garapan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Bali, Fahmi, saat ditemui usai menghadiri rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Buleleng 2022, Kamis 25 Agustus 2022. 

Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Buleleng 2022, Kamis (25/8).
Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Buleleng 2022, Kamis (25/8). (Tribun Bali/Ratu)

Fahmi menyebut, tim terpadu sudah turun melakukan peninjauan ke lahan yang selama ini digunakan sebagai pertanian dan tempat tinggal warga eks Timtim.

Dari hasil peninjauan itu, Tim terpadu telah mengirimkan rekomendasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), agar lahan yang saat ini berstatus sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT) dapat dibebaskan, dan diberikan untuk warga eks Timtim.

Namun Fahmi menegaskan, rekomendasi yang diberikan oleh Tim terpadu itu baru sebatas lahan pekarangan. Sementara untuk lahan garapan, usulan pelepasan sudah disampaikan oleh Pemkab Buleleng. Namun Fahmi menyebut tim terpadu masih perlu melakukan pengkajian. Sebab setelah lahan diserahkan, Kementerian LHK ingin agar kualitas lingkungan hidup yang ada di wilayah tersebut tetap terjaga.

"Konsep pengembangan kegiatan di Sumberklampok itu tidak boleh mendegradasi kualitas lingkungan yang ada di sana. Jika lahan pekarangan dan garapan nanti dilepaskan oleh KLHK untuk masyarakat, pemerintah akan memberikan SHM dan bantuan modal untuk masyarakat yang ada di Sumberklampok. Tapi kelestarian lingkungan hidup yang ada di desa itu harus tetap dijaga, sesuai dengan kearifan lokal masyatakat disana," terangnya.

Meski rekomendasi pelepasan lahan pekarangan sudah dikirim, namun Fahmi menegaskan SHM belum bisa diterbitkan. SHM dapat diterbitkan apabila pelepasan lahan garapan juga telah mendapatkan rekomendasi. "Penerbitan sertifikat boleh diberikan setelah rekomendasi lahan pekarangan dan lahan garapan sudah klop," katanya.

Sementara Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Perwakilan Bali, Ni Made Indrawati mengatakan, saat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama lima menteri datang ke Desa Sumberklampok pada Juni lalu, penerbitan SHM untuk warga eks Timtim dijanjikan tuntas pada Agustus ini. Namun hingga saat ini, ia mengaku belum menerima informasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis terkait penerbitan SHM itu. Padahal, permohonan pelepasan lahan itu juga sudah diajukan oleh pihaknya kepada Kementerian LHK sejak 2018 lalu.

"Warga eks Timtim ini datang ke Desa Sumberklampok bukan atas kemauan sendiri. Pemerintah lah yang menempatkan mereka disana. Jadi negara harus hadir, dengan memberikan hak kepemilikan tanah," terangnya.

Disinggung terkait keinginan Kementerian LHK agar kualitas lingkungan hidup di Desa Sumberklampok tetap terjaga setepah dilepaskan, Indrawati menyebut hal tersebut bisa dilakukan asal ada komitmen antara pemerintah desa dan BPN, untuk tidak memindahtangankan Sertifikat Redistribusi Tanah (Redis) pemerintah kepada pihak tertentu.

"Penyelesaian konflik agraria ini untuk rakyat, untuk ketahanan pangan. Bukan untuk dijual. Apabila sertifikat diagunkan di Bank, ini juga riskan. Kita tidak bisa mengintervensi pemilik sertifikat dan bank. Jadi yang bisa menyelamatkan adalah hak konunal atau kolektif bersama. Kalau lahannya digunakan untuk proyek strategis nasional, bisa dinilai sendiri siapa yang melanggar ketentuan yang ada," tandasnya. (rtu)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved