Berita Tabanan

Retribusi dan Pajak Parkir Belum Optimal di Tabanan

Retribusi dan Pajak parkir di Tabanan belum optimal. Hal itu diketahui dalam rapat kerja di Kantor DPRD Tabanan, Jumat 26 Agustus 2022 siang tadi.

(Tb/Ardhiangga Ismayana).
Rapat kinerja pajak dan retribusi parkir di rumah rapat lantai II, DPRD Tabanan, Jumat 26 Agustus 2022. 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN- Retribusi dan Pajak parkir di Tabanan belum optimal. Hal itu diketahui dalam rapat kerja di Kantor DPRD Tabanan, Jumat 26 Agustus 2022 siang tadi.

Dimana optimalisasi itu kemudian menjadi sorotan anggota Komisi III DPRD Tabanan, sebab belum semua tempat yang berpotensi digarap.

Rapat kerja itu pun memberi beebrapa catatan kepada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Dinas Perhubungan, untuk progres riil dan planning ke depan.

Rapat kinerja pajak dan retribusi parkir di rumah rapat lantai II, DPRD Tabanan, Jumat 26 Agustus 2022.
Rapat kinerja pajak dan retribusi parkir di rumah rapat lantai II, DPRD Tabanan, Jumat 26 Agustus 2022. ((Tb/Ardhiangga Ismayana).)

Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga mengatakan, bahwa pihaknya geram dengan minimnya progres dari OPD terkait pajak dan retribusi parkir. Alasannya, rekomendasi pansus sebelumnya belum dilaksanakan maksimal. Dimana pihaknya meminta ada pendataan yang jelas, kemudian juga melibatkan APH (Apartat Penegak Hukum) dalam pelaksanaan retribusi. Yang pada dasarnya, ialah pemungutan itu tidak sampai menyebabkan sandungan hukum untuk masyarakat adat Bali.

“Bakeuda itu bagaimana cara bekerja maksimal. Dia kan bingung ini, jadi beri beebrapa tenaga yang menangani parkir kan gagah. Kalau semua diambil alih pimpinan kan tidak bisa. Di dewan ini bukan hanya soal parkir untuk optimalisasi. Misal PHR dan PBB,” ucapnya.

Terkait dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat atau desa adat, sambungnya untuk di bawah itu sudah ada rembuk. Sekarang sudah berembug itu yang harus ditekankan ialah bagaimana pemerintah wajib melindungi masyarakat. Sebab, saat ini memang banyak potensi retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk pasar tradisional yang sudah dikelola desa adat. Termasuk potensi pajak parkir di sejumlah toko modern yang belum tergarap. Dan semua yang mesti harus dikelola oleh pemerintah tetap masuk menjadi catatan potensi yang harus menjadi perhatian. Dimana nantinya jika regulasi telah rampung untuk kemudian, akan disosialisasikan dengan menggandeng aparat penegak hukum baik dari kejaksaan maupun kepolisian.

“Maka dari itu gandeng penegak hukum dan berbicara mana yang boleh dan tidak. Itu yang perlu diluruskan,” ungkapnya.

Dirga menegaskan, bahwa pengelolaan parkir itu hanya boleh oleh pemerintah. Nah, melibatkan desa adat itu atau pihak ketiga itu boleh sebagai bentuk kerjasama. Dan itulah yang harus ditekankan dan sosialisasikan, bahwa adat atau pihak ketiga itu bagian dari Pemerintah. Jangan sampai, bahwa itu menjadi bagian yang terpisah.

“Jadi catatan kami, untuk selanjutnya menunggu sosialisasi Perda inisiatif dan desa presisi dan dilakukan ada sosialisasi di dewan, akan kami lakukan di masing Kecamatan. Dna di sanalah APH akan berbicara supaya tidak ada sandungan hukum,” bebernya.

Asisten 2 Setda Tabanan, I Wayan Kotio menjelaskan, untuk regulasi sepanjang jalan di tepi jalan umum semestinya tidak ada hak adat. Dinas perhubungan sudah mencoba namun berbenturan dengan adat. Bahkan untuk retribusi parkir pihaknya mengaku kesulitan SDM. Misalnya saja, untuk rolling sudah dilakukan dari tempat A ke B, namun yang bersangkutan atau pekerja tidak mau. “Jangankan roling, tukar shift pun mereka tidak mau. Sehingga kemungkinan kebocoran ya pasti ada, sementara pelan pelan menata kebocoran disamping menambah potensi yang telah kita targetkan,” paparnya.

Sekretaris Dinas Perhubungan Tabanan, Ni Luh Putu Mahadi Santi Dewi mengungkapkan, bahwa ada 21 titik di tepi jalan umum dan 10 tempat khusus parkir sebagai potensi retribusi. Kemudian dari rekomendasi dewan total ada 9 potensi retribusi parkir, namun baru 7 titik yang bisa di SK kan sesuai perbup. Untuk dua lainnya, belum dapat di SK kan lantaran masih menjadi kewenangan pusat. Pendek kata, belum dihibahkan ke pemerintah daerah.

“Itu seperti di areal dermaga di Ulundanu beratan. Yang dari tujuh yang sudah ber SK, enam diantaranya sudah dipungut sesuai amanat perbup, sedangkan 1 titik belum lantaran masih menunggu keputusan dari adat, yang masih melakukan rapat,” ujarnya. (ang).

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved