Berita Denpasar

Dewan Denpasar Pertanyakan Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Usaha dari Distan untuk Mencegahnya

Dewan Denpasar Pertanyakan Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Usaha dari Distan untuk Mencegahnya

Penulis: Mikhael Gewati | Editor: Harun Ar Rasyid
TRIBUN BALI/ I PUTU SUPARTIKA
Lahan pertanian di Denpasar terhimpit pemukiman warga 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Dinas Pertanian Kota Denpasar merancang sejumlah program untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani tahun 2022 ini.

Namun, kendala utama yang dihadapi dalam sektor pertanian di Denpasar, yakni alih fungsi lahan.

Kondisi ini pun menjadi perhatian Komisi III DPRD Kota Denpasar saat rapat kerja yang digelar di ruang sidang pada Senin, 29 Agustus 2022.

Anggota DPRD Kota Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra, mempertanyakan terkait besaran alih fungsi lahan tersebut.

Lahan pertanian di Denpasar terhimpit pemukiman warga
Lahan pertanian di Denpasar terhimpit pemukiman warga (TRIBUN BALI/ I PUTU SUPARTIKA)

Selain itu, ia juga juga mempertanyakan program perlindungan petani sesuai dengan Perda Perlindungan Pemberdayaan Petani yang sudah ada.

“Seberapa besar dampak dari Perda tersebut terhadap petani. Apakah ada dampak terhadap alih fungsi lahan ini?” tanya Susruta.

Terkait pertanyaan tersebut Sekretaris Dinas Pertanian (Distan) Denpasar, Raka Arwita mengatakan beberapa program telah dilakukan untuk mempertahankan lahan pertanian yang ada.

Misalnya saja, sesuai Perda Perlindungan Pemberdayaan Petani saat ini yakni biaya pajak yang nol persen untuk lahan pertanian.

“Dengan kebijakan ini, warga akan mengurangi niatnya untuk menjual lahannya,” katanya.

Ia menyebut, kebutuhan akan tempat tinggal di Denpasar cukup banyak yang membuat lahan pertanian menjadi korban dari alih fungsi tersebut.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved