Berita Nasional
Kenaikan Harga BBM Jangan Dipolitisasi, Luhut Binsar Panjaitan Minta Kompak Atasi Dampak
Kabar Harga BBM naik, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan meminta agar hal ini tak dipolitisasi
Penulis: Putu Supartika | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Kabar rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan solar berembus kencang, belakangan ini.
Bahkan beberapa menteri pun sudah berkomentar terkait subsidi energi termasuk BBM.
Terkait adanya rencana kenaikan BBM ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan meminta agar hal ini tak dipolitisasi.
Hal tersebut ia katakan saat meninjau pelaksanaan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Kesiman Kertalangu Denpasar, Bali, Rabu 31 Agustus 2022.
Baca juga: CATAT! Ini Harga BBM Terbaru di Bali Per 1 September 2022, Ada Penurunan Harga
Dia mengatakan, hal ini bukan masalah rakyat miskin ataupun kaya.
Namun hal tersebut merupakan masalah bangsa, sama halnya seperti penanganan Covid-19.
Ia pun meminta agar semua pihak kompak dan tidak saling menyalahkan.
“Ini adalah untuk kerjasama kita semua. Jadi ini bukan masalah rakyat miskin rakyat kaya, sudah nggak. Ini masalah bangsa, seperti menangani Covid. Kalau kita kompak tidak salah menyalahkan, jangan dibikin politisasi mengenai ini,” kata Luhut.
Ia pun mengatakan, jika pada akhirnya terjadi kenaikan harga BBM, hal itu sudah melalui perhitungan yang betul-betul matang dari pemerintah.
“Kalau nanti ada kenaikan BBM ke depan juga saya kira itu sudah dihitung betul-betul-betul oleh pemerintah, ya kalau nanti akhirnya akan diumumkan yang terbaik buat kita,” katanya.
Dia mengatakan, ini semua dilakukan untuk Indonesia yang lebih bagus dan lebih hebat.
“Ini semua pure membuat Indonesia lebih bagus, lebih hebat kedepannya,” katanya.
Luhut juga memberikan penjelasan pengaruh kenaikan harga pertalite yang diisukan naik, Kamis 1 September 2022 pada inflasi yang terjadi di Indonesia.
“BBM, kita tunggu Presiden. Kalau inflasi, kan ada dua. Ada dari energi dan pangan. Kalau dari pangan, saya kira Presiden sudah memerintahkan untuk kita menangani soal pangan ini. Kemudian dilakukan ekstra seperti menangani Covid-19. Jadi kan itu hanya masalahnya bawang, telur dan cabai rawit,” jelasnya, Rabu.
Luhut mengatakan, jika nantinya setiap kabupaten dan provinsi dilakukan monitoring inflasinya, ia memprediksi dapat mengurangi inflasi yang menyentuh angka 11,4 persen menjadi jauh lebih rendah.