Kenaikan Harga BBM Jangan Dipolitisasi, Luhut Binsar Panjaitan Minta Kompak Atasi Dampak

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Kabar rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan solar berembus kencang, belakangan ini.

Bahkan beberapa menteri pun sudah berkomentar terkait subsidi energi termasuk BBM.

Terkait adanya rencana kenaikan BBM ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan meminta agar hal ini tak dipolitisasi.

Hal tersebut ia katakan saat meninjau pelaksanaan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Kesiman Kertalangu Denpasar, Bali, Rabu 31 Agustus 2022.

Baca juga: CATAT! Ini Harga BBM Terbaru di Bali Per 1 September 2022, Ada Penurunan Harga

Dia mengatakan, hal ini bukan masalah rakyat miskin ataupun kaya.

Namun hal tersebut merupakan masalah bangsa, sama halnya seperti penanganan Covid-19.

Ia pun meminta agar semua pihak kompak dan tidak saling menyalahkan.

“Ini adalah untuk kerjasama kita semua. Jadi ini bukan masalah rakyat miskin rakyat kaya, sudah nggak. Ini masalah bangsa, seperti menangani Covid. Kalau kita kompak tidak salah menyalahkan, jangan dibikin politisasi mengenai ini,” kata Luhut.

Ia pun mengatakan, jika pada akhirnya terjadi kenaikan harga BBM, hal itu sudah melalui perhitungan yang betul-betul matang dari pemerintah.

“Kalau nanti ada kenaikan BBM ke depan juga saya kira itu sudah dihitung betul-betul-betul oleh pemerintah, ya kalau nanti akhirnya akan diumumkan yang terbaik buat kita,” katanya.

Dia mengatakan, ini semua dilakukan untuk Indonesia yang lebih bagus dan lebih hebat.

“Ini semua pure membuat Indonesia lebih bagus, lebih hebat kedepannya,” katanya.

Luhut juga memberikan penjelasan pengaruh kenaikan harga pertalite yang diisukan naik, Kamis 1 September 2022 pada inflasi yang terjadi di Indonesia.

“BBM, kita tunggu Presiden. Kalau inflasi, kan ada dua. Ada dari energi dan pangan. Kalau dari pangan, saya kira Presiden sudah memerintahkan untuk kita menangani soal pangan ini. Kemudian dilakukan ekstra seperti menangani Covid-19. Jadi kan itu hanya masalahnya bawang, telur dan cabai rawit,” jelasnya, Rabu.

Luhut mengatakan, jika nantinya setiap kabupaten dan provinsi dilakukan monitoring inflasinya, ia memprediksi dapat mengurangi inflasi yang menyentuh angka 11,4 persen menjadi jauh lebih rendah.

Dan itu kira-kira berdampak menjadi 0,25 persen pada inflasi.

Cost Push Inflation di Indonesia saat ini hanya 2,84 persen jadi rendah dan menurutnya yang membuat inflasi naik kebanyakan dari pangan.

“Kalau pangan, dari seluruh kabupaten atau provinsi di Indonesia kompak saya kira. Kita akan bangun kebersamaan itu untuk menghadapi musuh bersama. Saya imbau kepada semua kita jangan silang pendapat. Dulu awal-awal penanganan Covid-19 gitu juga, tapi setelah itu jalan. Nah sekarang saya titip, Presiden juga minta saya untuk membantu menangani ini. Jadi sama polanya dan percayalah kita berikan yang terbaik. Dan kalau kita kompak, kita bisa monitor harga,” imbuhnya.

Nantinya monitoring akan dilakukan per kabupaten hingga kecamatan yang akan dimonitor langsung oleh TNI, Polri, dan Pemda yang semua turun untuk mengatasi masalah nasional ini.

Menurutnya, permasalahn inflasi ini bukan hanya Indonesia saja yang menghadapinya, namun juga seluruh dunia.

“Untuk pengamat-pengamat tak perlu silang pendapat bicara yang tak mengerti masalahnya secara dalam. Kalau ada yang masih pengin tahu, bisa datang ke saya. Kita ngomong. Kita jelasin detail. Tidak ada kaya miskin di sini. Ini pure masalah bangsa kita yang harus diselesaikan,” katanya.

Terpisah, kendati pemerintah berencana menaikkan harga BBM subsidi, namun Badan Anggaran DPR RI belum menerima pembahasan mengenai wacana tersebut.

Pasalnya, untuk menerapkan suatu regulasi diperlukan minimal kesepakatan di Badan Anggaran.

Dan belum diputuskan kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah.

"Engga, harusnya disepakati di Banggar minimal, sampai saat ini saya belum dengar karena anggota saya yang di banggar pasti melapor," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara kepada awak media di Gedung DPR RI, Rabu 31 Agustus 2022.

Amir mengatakan, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mengelola APBN harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke Banggar untuk mendapat kesepakatan.

Selain itu, kenaikan BBM juga akan berpengaruh kepada laju inflasi.

Amir mengatakan, kenaikan harga BBM menjadi wewenang pemerintah dalam mengambil kebijakan, namun ia mengingatkan pemerintah apabila kondisi tersebut diharuskan terjadi, maka yang perlu dijaga adalah masyarakat kelas bawah.

Sama halnya dengan wacana kenaikan BBM, Amir mengatakan, terkait tambahan bantuan sosial (bansos) yang Rp 24,17 triliun tersebut juga belum ada pembicaraan kepada Banggar.

"Ya, itu salah satu yang memang harus disepakati (bansos), makanya itu harus dibicarakan di banggar. Termasuk kenaikan harga BBM," ungkapnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk memberikan bansos dengan total Rp 24,17 triliun kepada masyarakat sebagai pengalihan subsidi BBM.

Bantuan sosial tersebut diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama karena dalam beberapa waktu terakhir tendensi harga yang berasal dari pengaruh perekonomian global perlu direspons.

Warga Denpasar Kecewa

WACANA kenaikan harga BBM bersubsidi menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat Denpasar dan sekitarnya.

Dwi Wahyudi (62), pengumpul barang bekas yang baru saja mengisi BBM di salah satu SPBU Jalan Pulau Komodo, Denpasar mengaku kecewa atas wacana kenaikan harga BBM bersubsidi yang direncanakan pemerintah.

Dia menyebut, pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

“Ya, kecewa banget, Mas. Apalagi ekonomi saya seperti ini. Cukup (pendapatan) untuk sehari-hari saja, Mas,” ucap Wahyudi saat ditemui Tribun Bali, Rabu 31 Agustus 2022.

Baca juga: Tarif BBM Pertalite Akan Naik Besok, Luhut: Untuk Pengamat-pengamat Tak Perlu Silang Pendapat 

Wahyudi biasanya membeli Pertalite Rp 20.000 yang digunakannya untuk dua hari.

Wahyudi menambahkan, dirinya tak bisa berkutik jika nantinya harga BBM jenis Pertalite dipatok Rp 10.000 per liter.

“Untuk sekarang, Rp 7.650 per liter (Pertalite) itu sudah lumayan. Kalau Rp 10.000 per liter, ya berat banget, Mas. Nggak bisa berkutik lagi,” ucap pria asal Jember, Jawa Timur yang menjalani profesinya sejak 1996.

Namun Wahyudi hanya berpasrah diri kepada kebijakan yang nantinya diambil pemerintah.

“Daripada ramai-ramai ikut massa (unjuk rasa), saya ikut damai aja. Rugi Mas (unjuk rasa). Saya ikut damai aja, ikut aman aja,” tambah Dwi Wahyudi.

Berbeda dengan Dwi Wahyudi, Muhammad Kufron (41) mengaku setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Nggak apa. Naikkan saja,” ucap pria yang berprofesi sebagai ojek online tersebut.

Kufron mengaku setuju dengan wacana kenaikan harga lantaran ingin membantu mengurangi utang yang dimiliki pemerintah.

“Karena aku tahu pemerintah banyak utangnya. Naikkan saja,” ucap Kufron saat ditemui di SPBU Jalan Raya Sesetan.

Sementara itu, nelayan di Kabupaten Jembrana resah dengan rencana kenaikan solar dan Pertalite.

Sebab, sebelum kenaikan harga BBM para nelayan sudah sangat kesulitan membeli solar karena keterbatasan kuota.

Diharapkan, pemerintah memberikan solusi atas keresahan ini.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jembrana, Made Widanayasa mengatakan, sejak adanya isu rencana kenaikan BBM bersubsidi para nelayan sudah resah.

Sebab, saat ini atau sebelum kenaikan saja para nelayan kesulitan mendapat solar karena terbatas kuota.

Dia melanjutkan, kesulitan karena terbatas kuota pembelian solar ini mengakibatkan nelayan yang biasanya membeli solar di SPBN Pengambengan, Kecamatan Negara, harus mencari ke SPBU wilayah Kota Negara.

"Sekarang saja nelayan sulit mencari solar subsidi karena terbatas. Karena kemarin dapat surat bahwa SPBN Pengambengan kuotanya terbatas. Kemudian, apalagi dengan kenaikan BBM pasti sangat meresahkan," ucapnya mewakili nelayan.

Sejumlah SPBU di Kabupaten Jembrana terpantau berjalan normal, Rabu 31 Agustus 2022.

Tak ada lonjakan atau penumpukan kendaraaan menjelang kenaikan harga BBM.

Bahkan, pihak Diskoperindag Jembrana juga menyebut bahwa tak begitu menimbulkan efek dan stok bbm masih aman.

Kepala Dinas Koperindag Jembrana, I Putu Agus Adinata mengatakan, pihaknya belum menerima informasi pasti terkait kenaikan harga BBM tersebut.

Hanya saja secara umum kondisi di lapangan masih terpantau normal atau landai.

"Kita belum menerima informasi pasti terkait itu (kenaikan harga BBM). Baru info di media saja. Dan kalaupun ada kenaikan, pasti ada skema yang sudah dibuat oleh Pemerintah Pusat. Misalnya pemberian bantuan kepada masyarakat," jelas Agus, Rabu. (sup/sar/kontan/mah/mpa)

Kumpulan Artikel Nasional