Berita Bali

SE No 5 2022 Terkait PMK Terbit, Lalu Lintas Pengiriman Hewan Ternak ke Luar Bali Dibuka Kembali

SE Nomor 5 Tahun 2022 Terkait PMK Terbit, Lalu Lintas Pengiriman Hewan Ternak Keluar Bali Dibuka Kembali

Saiful Rohim
Petugas Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan, Kabupaten Karangasem gelar monitoring sapi di Pasar Hewan Rubaya, Kecamatan Kubu, Kamis (19/ 5/ 2022). 

TRIBUN BALI.COM, DENPASAR - Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan.

Dalam SE tersebut berisikan bahwa dalam rangka mengendalikan persebaran virus penyakit mulut dan kuku di berbagai daerah di wilayah Indonesia yang dapat mengancam perekonomian Indonesia, maka diperlukan pengaturan pengendalian lalu lintas hewan rentan penyakit mulut dan kuku dan produk turunannya dengan berbasiskan pada kewilayahan.

Sapi di Kecamatan Gerokgak, saat hendak dipotong bersyarat akibat terpapar PMK beberapa waktu lalu
Sapi di Kecamatan Gerokgak, saat hendak dipotong bersyarat akibat terpapar PMK beberapa waktu lalu (Tribun Bali/Ratu)

Telah ditetapkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Zonasi yang sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini sehingga perlu dicabut.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan.

Adapun protokol untuk lalu lintas hewan rentan PMK yakni diperbolehkan melintaskan hewan rentan PMK yang berasal luar negeri (ex-import) menuju seluruh zona/daerah di Indonesia melalui pintu masuk (entry point) sebagaimana dimaksud pada huruf H angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut :

hewan berasal dari negara bebas PMK; telah mendapatkan persetujuan masuk wilayah Indonesia dari Kementerian Pertanian; dan dikenakan tindakan karantina dengan pengawasan dari POV setempat.
Antar Pulau dan Dalam Pulau, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Lalu lintas Hewan Rentan PMK dari Kabupaten/Kota Zona Hijau menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau diwajibkan menunjukkan hasil negatif uji laboratorium hewan bebas PMK melalui random sampling prevalensi 10 persen menggunakan metode RT-PCR atau ELISA NSP maksimal 1 minggu sebelum keberangkatan dengan ketentuan sampling sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Edaran ini.


Lalu lintas Hewan Rentan PMK dalam negeri, wajib disertai dengan karantina mandiri selama 14 hari sebelum perjalanan di instalasi karantina hewan atau di peternakan milik pribadi dengan pengawasan POV setempat.

Lalu lintas Hewan Rentan PMK yang berasal dari luar negeri, wajib disertai dengan karantina selama 14 hari di instalasi karantina hewan dengan pengawasan POV setempat.

Pada masa karantina terhadap Hewan Rentan PMK wajib dilakukan deteksi gejala virus PMK dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Satgas Penanganan PMK mengenai Protokol Kesehatan Pengendalian PMK yang berlaku.

 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved