Berita Bangli

Dampak Kenaikan BBM, Serikat Pekerja Harapkan Gaji Karyawan Dinaikan

Dampak Kenaikan BBM. Serikat Pekerja Harapkan Gaji Kariawan Ditingkatkan.

Angga TB
Tidak ada antrean di salah satu SPBU di kawasan daerah Pesiapan, Kecamatan Tabanan, Tabanan, Bali Rabu 31 Agustus 2022 sore hari. 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar resmi dinaikkan pemerintah, Sabtu 3  September 2022. 

Kendati cukup dimaklumi, namun kenaikan BBM ini diharapkan juga dibarengi dengan kenaikan gaji kariawan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kabupaten Bangli, I Made Sugandia.

Sebagai upaya memenuhi pasokan distribusi BBM ke seluruh SPBU di Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.

PT Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus, memastikan distribusi BBM ke SPBU tepat waktu.

Sehingga pasokan ke konsumen terpenuhi.
Sebagai upaya memenuhi pasokan distribusi BBM ke seluruh SPBU di Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. PT Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus, memastikan distribusi BBM ke SPBU tepat waktu. Sehingga pasokan ke konsumen terpenuhi. (ist)

Ia memaklumi keputusan pemerintah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, khususnya jenis pertalite dan solar. Mengingat harga minyak dunia juga mengalami peningkatan. "Tentunya kita beradaptasi dengan keputusan pemerintah. Karena jika tidak dinaikkan, tentu subsidi untuk BBM ini mengalami pembengkakan pada APBN," ujarnya Minggu (4/9/2022).

Kendati demikian, imbuhnya, terhadap kenaikan BBM ini pemerintah diharapkan bisa memberikan subsidi pada para buruh atau tenaga kerja dengan gaji dibawah Rp 5 juta. Ataupun disalurkan pada masyarakat miskin. Sebab tidak dipungkiri pendapatan masyarakat saat ini masih terdampak dengan pandemi Covid-19. "Dan kalau diberikan subsidi, harusnya berlanjut (setiap bulan)," tegasnya.

Pria asal Banjar Tegal, Kelurahan Bebalang, Bangli ini juga mengatakan, secara umum perusahaan juga wajib memperhatikan kenaikan gaji para buruhnya akibat dampak kenaikan BBM ini. "Harus itu. Karena meningkatnya harga BBM akan berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok lainnya. Pertimbangan kenaikan gaji ini tidak hanya beberapa orang saja, kalau secara adilnya dan secara profesional ya harus semua. Karena pendapatan perusahaan tidak terlepas dari kerja tim, kerja bersama," ucap dia.

Selain itu, menurut Sugandia, dengan kenaikan BBM saat ini wajib menjadi pertimbangan untuk lebih meningkatkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Bangli. Terlebih diketahui pada tahun 2021, hanya Bangli yang memiliki UMK paling rendah dibandingkan kabupaten lain di Bali. Yakni sebesar Rp 2.494.000. Yang mana jumlah tersebut sama dengan UMP Bali. "Bagaimana penghitungan dari pemerintah nantinya, kalau bisa kan jelas harus dinaikkan. Itu harapan kami," tandasnya.

Terpisah, menanggapi harapan kenaikan UMK akibat kenaikan BBM, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Bangli, Ni Ketut Wardani mengaku belum ada pembahasan lebih lanjut. Kendati demikian, pihaknya di pemerintah daerah Bangli akan berupaya melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. "Kami akan coba sharing dengan provinsi serta dengan dewan pengupahan di Bangli bagaimana menyikapi kenaikan BBM ini," ujarnya.

Tak hanya bagi buruh saja, menurut Wardani, dirinya yang selaku PNS pun juga merasa berat akibat dampak kenaikan BBM ini. Memang pihaknya menerima apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, sebab keputusan tersebut pasti sudah melalui kajian dan pertimbangan yang matang.

"Tetapi dampak kenaikan BBM ini tidak akan dirasa terlalu berat, tatkala diimbangi juga dengan peningkatan pendapatan baik di Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun di sektor yang lain, termasuk di UMR para pekerja. Kalau saja upah minimumnya masih di angka Rp 2,5 juta misalnya, kan sangat berat dirasakan. Karena yakin kalau sudah BBM yang naik, semua komoditi, semua kebutuhan pokok kita pasti akan meningkat pula," ucapnya. (mer)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved