Tarif AKDP Diusulkan Naik 20 Persen, Sopir Angkutan Umum Dapat BLT Jika Tak Naikkan Ongkos

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Buleleng berencana menaikan tarif angkutan.

Kenaikan tarif ini dilakukan akibat dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Tarif Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) akan naik 20 persen, sementara tarif angkutan kota (angkot/bemo) naik 15 persen.

Ketua DPC Organda Buleleng, I Gede Dharma Wijaya dihubungi Tribun Bali, Jumat 9 September 2022, mengatakan, rencana kenaikan tarif ini masih diusulkan ke Kementerian Perhubungan.

Baca juga: BAKAR BAN Aksi Protes Kenaikan BBM, Simak Apa yang Dilakukan Dalmas Polres Klungkung

Apabila disetujui, maka dapat ditindaklanjuti oleh Gubernur dan Bupati untuk dibuatkan Surat Keputusan (SK).

Sebelum adanya kenaikan harga BBM ini, tarif AKDP untuk jalur Singaraja-Denpasar dan Singaraja-Gilimanuk masih berkisar Rp 35 ribu per penumpang.

Pihaknya pun mengusulkan agar tarif AKDP naik 20 persen, atau menjadi Rp 43 ribu.

Sementara tarif angkot yang sebelumnya berkisar Rp 5 ribu per penumpang, naik 15 persen atau menjadi Rp 5.750.

"Kenaikan harga BBM ini juga berdampak pada naiknya biaya operasional, seperti oli. Jadi kami berharap tarif angkutan darat juga bisa dinaikkan, agar para sopir juga sejahtera," ucapnya.

Wijaya pun tidak menampik, jumlah angkot di Buleleng saat ini terus menurun.

Bila lima tahun yang lalu jumlahnya mencapai 200 unit, sementara kini hanya tersisa 40 unit.

Penurunan ini terjadi karena minat masyarakat menggunakan angkot berkurang.

Masyarakat lebih memilih beraktivitas menggunakan motor pribadi.

"Beli motor sekarang gampang. Cicilannya ringan. Sehingga banyak masyarakat memilih menggunakan motor, ketimbang naik angkot. Dengan menurunnya jumlah penumpang, sekarang sopir angkot kebanyakan beralih menjadi sopir pariwisata atau sopir mengatarkan barang-barang," ungkapnya.

Dengan adanya kenaikan harga BBM ini, Wijaya berharap pemerintah juga dapat menyetujui keinginan para sopir angkutan, untuk menaikkan tarif.

"Senin pekan depan kemungkinan usulan ini akan dijawab oleh Kemenhub," tandasnya.

Di sisi lain, sejumlah organisasi mahasiswa yang ada di Buleleng, seperti KMHDI dan HMI terpantau melalukan aksi demo menolak kenaikan harga BBM hingga tarif dasar listrik di kantor DPRD Buleleng, Jumat 9 September 2022 siang.

Aksi demo ini dijaga ketat oleh puluhan polisi.

Koordinator aksi, Wahyu Candra Kurniawan menyebut, kenaikan harga BBM dan tarif listrik terjadi karena adanya mafia migas dan pertambangan.

Untuk itu ia berharap para mafia ini segera diberantas.

Candra pun menyebut, pemerintah saat ini tidak sepatunya menaikkan tarif BBM.

Sebab, kondisi perekonomian masyarakat masih terguncang akibat dampak Pandemi Covid-19.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bangli akan memberikan kompensasi pada para pelaku jasa transportasi.

Kompensasi yang bersumber dari APBD Bangli ini sejenis biaya pengganti operasional, akibat kenaikan harga BBM.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Dinas Perhubungan Bangli dengan para pelaku jasa transportasi, Jumat 9 September 2022.

Pertemuan ini melibatkan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bangli, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), hingga Ketua Ojek Bangli.

Kepala Dinas Perhubungan Bangli, I Ketut Riang mengatakan, pada intinya pertemuan ini membahas tentang kebijakan pemerintah soal kenaikan BBM.

Sehingga penyedia jasa transportasi terimbas langsung. Salah satunya biaya operasional yang meningkat.

"Untuk itulah kami mengundang teman-teman di organda, perwakilan angkutan, ojek, Gapasdap, untuk mencari solusi yang harus dilakukan akibat kenaikan BBM," jelasnya.

Menyikapi kenaikan biaya operasional, Riang mengatakan pemerintah pusat mewajibkan masing-masing daerah untuk mengalokasikan dana 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU), untuk dialokasikan sebagai penanganan dampak inflasi.

Di sektor perhubungan, dana tersebut diberikan dalam bentuk kompensasi kepada angkutan umum di daerah, termasuk ojek.

"Ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022. Mengenai PMK ini, Kamis malam kami telah mengadakan rapat yang dipimpin Bupati Bangli bersama kejaksaan, kepolisian, dan sebagainya," kata dia.

Diketahui, kompensasi tersebut diberikan selama tiga bulan, dimulai pada Oktober hingga Desember.

Khususnya untuk di Dinas Perhubungan, Riang mengaku sudah teralokasi dana Rp 248 juta lebih.

Mengenai pola penyalurannya, pejabat asal Desa Belantih, Kintamani ini mengatakan pihaknya telah memplot untuk masing-masing penyedia jasa angkutan menurut jenisnya.

Misalnya ojek, direncanakan mengacu pada standar bantuan sosial seperti di Dinas Sosial.

"Tiap ojek diberikan Rp 150 ribu per bulan selama tiga bulan. Tapi itu masih rencana ya. Sekarang kami masih mendata agar penyaluran bantuan ini tidak salah sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Sedangkan angkutan danau, lanjut Riang, kompensasi diberikan tiap bulan.

Nominal yang diberikan merupakan akumulasi setiap melakukan aktivitas penyeberangan.

"Sesuai masukan dari masyarakat, akibat kenaikan BBM dan oli, para penyedia jasa transportasi danau terbebani biaya operasional Rp 100 ribu, setiap kali melakukan aktivitas penyeberangan. Jadi nominal itulah yang dipakai sebagai kompensasi tiap bulan," katanya.

Dan untuk angkutan desa, Riang mengatakan pemberian kompensasi dihitung berdasarkan aktifitasnya.

"Dihitung berapa selisih biaya operasional BBMnya antara harga lama dan harga baru. Berapa jaraknya, berapa habisnya, berapa kali dia berangkat. Misalnya dia mengantar penumpang dari Bangli ke Kintamani, anggaplah dengan harga lama dia menghabiskan Rp 20 ribu, dan harga baru Rp 30 ribu. Subsidinya berarti Rp 10 ribu. Itu diakumulasikan berapa kali dalam sebulan dia beroperasi," paparnya.

Ihwal pemberian kompensasi ini ada satu syarat yang wajib dipatuhi, yakni penyedia jasa transportasi baik ojek, angkutan desa, hingga angkutan danau, dilarang menaikkan tarif.

Riang menegaskan pihaknya juga akan melakukan pengawasan dengan melibatkan pihak kepolisian.

Tentu pengawasan ini disertai sanksi apabila ada yang melanggar.

"Nanti akan dibuatkan berita acara nota kesepakatan bagi masing-masing penerima bantuan. Bagi yang melanggar, maka bisa saja kami bekukan izin operasionalnya. Dan kalau dia tetap melanggar tidak ada perbaikan, maka kami cabut izin operasionalnya," tegas dia.

Dishub Bangli telah mendata jumlah penyedia jasa transportasi yang aktif.

Diantaranya jumlah ojek ada 78 orang, angkutan danau ada 21 unit boat, dan angkutan umum ada 55 unit armada.

Ketua Organda Bangli I Ketut Dinamika sangat berterimakasih, sebab kompensasi ini sangat dibutuhkan.

Tanpa adanya kompensasi, maka para supir angkot norok sebesar nominal kenaikan harga BBM.

"Dan untuk diketahui, walaupun kami diberikan kompensasi itu bukan untuk kami. Itu untuk Pertamina. Karena subsidi yang diberikan pemerintah ini untuk menutupi pembelian BBM berdasarkan harga terbaru," ungkapnya.

Pihaknya berharap, kompensasi diberikan selama kenaikan harga BBM masih diberlakukan.

"Kita tidak bisa menjamin setelah tiga bulan harga minyak turun normal. Maka dari itu harapan saya kalau bisa sepanjang kenaikan (BBM) berjalan, ya subsidi harus berjalan," tandasnya.

Di Klungkung, ratusan sopir angkutan umum pedesaan rencananya akan diberi BLT. Jumlah yang akan diterima para sopir ini Rp 150.000 selama 3 bulan, atau totalnya mencapai Rp 450.000 per orang.

Sekreraris Dinas Perhubungan Klungkung, Komang Sudiarta menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat lintas intansi, terkait dengan penyaluran bantuan kepada para sopit angkutan umum pasca kenaikan harga BBM.

Ada sekitar 147 sopir angkutan umum yang akan menerima BLT.

Terkait kapan dan teknis penyalurannya, menurur Sudiarta masih belum dibahas.

Termasuk apakah nantinya diperbolehkan, para sopir angkutan umum ini menaikan tarif, walaupun telah mendapatkan BLT dari Pemkab Klungkung sebagai konpensasi kenaikan harga BBM.

Kabid Angkutan Dishub Klungkung, Nengah Suijana mengatakan, penyaluran BLT ke para sopir angkutan umum ini masih menunggu petunjuk penganggaran dari BPKPD dan Baperlitbang.

"Kami masih menunggu petunjuk dan penganggaran dari BPKPD dan Baperlitbang, karena bantuan itu diberikan berbagai aspek, mulai dari UMKM, nelayan, dan transportasi," jelasnya. (rtu/mer/mit)

Harga Pertalite Mungkin Turun

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite berpotensi turun jika harga minyak turun.

Adapun Pemerintah telah menaikkan harga Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter mulai 3 September 2022, bersama kenaikan harga Solar dan Pertamax.

“Nanti kami lihat, kalau harga minyak membaik ya InsyaAllah turun,” tutur Menteri ESDM Arifin Tasrif kepada awak media di Hotel Ayana MidPlaza, Jumat 9 September 2022.

Tercatat, harga minyak dunia kini dalam tren menurun, hingga menyentuh level di bawah 90 dolar AS per barel.

Tetapi bila dilihat rata-rata setahun, harga minyak dunia masih di atas 100 dolar AS per barel.

Arifin juga mengajak agar menghemat konsumsi BBM.

Sehingga kuota Pertalite dan Solar tidak jebol terlalu besar.

“Makanya sekarang tolong diminta semua masyarakat coba bisa nggak kita coba dengan kesadaran menghemat. Hemat energi gimana caranya. Yang biasanya keluar bensin 3 liter, bisa nggak 2 liter aja,” jelasnya. (kontan)

Kumpulan Artikel Bali