Berita Denpasar

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Denpasar Lakukan Empat Langkah Ini

Untuk menekan laju inflasi, Pemkot Denpasar merancang empat program strategis sebagai langkah jangka pendek.

Penulis: Putu Supartika | Editor: Harun Ar Rasyid
Pixabay
Ilustrasi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Untuk menekan laju inflasi, Pemkot Denpasar merancang empat program strategis sebagai langkah jangka pendek.

Diharapkan dari rancangan beberapa kegiatan ini dapat melakukan pengendalian inflasi di Kota Denpasar.

Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana mengatakan, adapun empat kegiatan yang akan dilaksanakan yakni bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, subsidi di sektor transportasi dan perlindungan sosial lainnya.

Ilustrasi
Ilustrasi (Pixabay)

Kegiatan ini menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diposkan pada kegiatan Belanja Tak Terduga (BTT) yang besarannya dua persen dari DAU.

“Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar sejak beberapa hari lalu telah menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat dalam hal pengendalian inflasi. Pengendalian Inflasi selanjutnya diharapkan aktif hingga ke desa/ kelurahan bahu-membahu untuk mengendalikan inflasi,” kata Alit Wiradana.

Alit Wiradana juga menjelaskan, selain menggunakan DAU pengendalian inflasi juga akan dioptimalkan melalui Dana Desa.

Dana yang awalnya digunakan untuk penanganan Covid-19 direalokasikan ke penanganan inflasi.

Rinciannya yakni Anggaran Dana Desa sebesar 8 persen yang sebelumnya dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dapat direalokasikan untuk kegiatan penanganan inflasi.

Optimalisasi penggunaan Dana Desa sebesar 20 persen untuk ketahanan pangan, dan anggaran sebesar 30 persen yang belum disalurkan dapat dialokasikan untuk pengendalian inflasi.

“Penanganan pengendalian Inflasi melalui penggunaan Dana Desa sudah jelas sesuai Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 97 Tahun 2022 tertanggal 11 Agustus 2022 tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah di tingkat desa dan hal tersebut sudah disosialisasikan oleh Kementerian Desa dan DPMD juga sudah menginformasikan hal ini ke Desa,” katanya.

Terkait penanganan inflasi melalui penggunaan Dana Desa, dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang menjelaskan serta melakukan strategi kegiatannya.

Di samping itu selain desa, di kelurahan juga agar dialokasikan anggaran untuk penanganan inflasi ini.

Sehingga tidak ada perbedaan penanganan inflasi baik itu di desa maupun di kelurahan.

Sementara kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah nantinya akan dikompilasi oleh Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan.

“Kegiatan-kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi ini baik yang menggunakan dana BTT maupun Dana Desa harus sesuai dengan aturan yang ada, dan sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya harus melalui proses Reviu APIP, Inspektorat akan mengawal SE dan PMK ini agar sesuai dengan aturan,” katanya. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved