Berita Bangli

Dua Tahun Diangkat Jadi PPPK, Puluhan Penyuluh Pertanian Belum Dapat TPP

Dua tahun pasca diangkat sebagai Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),

Tribun Bali/Fredy
Suasana rapat kerja DPRD Bangli bersama sejumlah instansi terkait perihal nasib para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penyuluh Pertanian. Senin (12/9/2022) 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Dua tahun pasca diangkat sebagai Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK), 37 orang penyuluh pertanian di Bangli belum menerima Tambahan Perbaikan Pendapatan (TPP).

Terlebih dari jumlah tersebut, dua orang diantaranya akan pensiun tahun ini.

Hal ini ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Bangli, Satria Yudha saat memimpin rapat kerja dengan Badan Kepegawaian Pengembangan SDM (BKPSDM) Bangli, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli, Bagian Organisasi Setda Bangli pada Senin 12 September 2022.

Rapat tersebut membahas terkait nasib para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penyuluh Pertanian.

Suasana rapat kerja DPRD Bangli bersama sejumlah instansi terkait perihal nasib para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penyuluh Pertanian. Senin (12/9/2022)
Suasana rapat kerja DPRD Bangli bersama sejumlah instansi terkait perihal nasib para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penyuluh Pertanian. Senin (12/9/2022) (Tribun Bali/Fredy)

Pada kesempatan itu, Satria Yudha mengungkapkan semenjak dilantik Merat 2020 lalu, PPPK Penyuluh Pertanian ini belum menerima TPP.

Dalam hal ini, pihaknya telah menggelar beberapa kali rapat kerja bersama pihak-pihak terkait.

"Pada rapat kerja sebelumnya, dibilang (kendalanya) regulasi. Saya kira di perubahan tahun 2022 ini masalahnya sudah clear, sudah bisa mendapat TPP. Ternyata tidak bisa juga," ungkapnya.

Oleh sebab itu pihak dewan kembali mengundang Dinas PKP, BKPSDM, dan Ortal Setda Bangli untuk memastikan apa kendala sebenarnya. Dari rapat kali ini, akhirnya terungkap persoalan sebenarnya bukan regulasi, melainkan jumlah penerima TPP.

"Tadi mereka masih ngotot masalah regulasi. Sehingga saya bongkar regulasi seperti apa. Karena peraturan bupati tidak menyebutkan penerima TPP ini hanya PNS, melainkan hanya disebutkan ASN. Jadi tidak perlu dilakukan penambahan PPPK. Karena pada aturan diatasnya sudah jelas menyebutkan ASN meliputi PNS dan PPPK. Dengan begitu cukup menambahkan jumlah 37 orang PPPK saja sebagai penerima TPP," tegasnya.

Tindak lanjut dari itu, politisi asal Desa Sulahan, Kecamatan Susut ini menyebut akan segera memanggil tim TPP dalam waktu dekat ini.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved