Berita Badung

Camat Kuta Utara, Harapkan Ada Aturan Kuat Agar Masalah Petisi Polusi Suara Di Canggu Tidak Terulang

Camat Kuta Utara, Harapkan Ada Aturan Lebih Kuat Agar Masalah Petisi Polusi Suara Di Canggu Tidak Terulang

Pexels/Jerome Govender
ILUSTRASI Polusi Suara di Canggu 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Masalah petisi polusi suara di Canggu menjadi atensi pemerintah setempat.

Bahkan kabarnya petisi itu dibuat oleh masyarakat sekitar yang merasa kebisingan akan musik di bar, restoran, beach club yang ada di daerah tersebut.

Beberapa villa yang ada di daerah itu pun komplain dan hingga munculnya petisi dan surat terbuka terkait kebisingan dan bar maupun club yang berdekatan dengan pura.

Petisi ini dibuat oleh seseorang bernama P Dian. Adapun judul dari petisi itu yakni Basmi Polusi Suara di Canggu

ILUSTRASI Polusi Suara di Canggu
ILUSTRASI Polusi Suara di Canggu (Pexels/Jerome Govender)

Camat Kuta Utara I Putu Eka Permana pun tak menampik hal tersebut. Pihaknya mengaku polusi suara yang menyebabkan warga sekitar terganggu.

"Jadi suara yang besar itu dianggap menganggu," ujar Eka Permana saat dikonfirmasi Selasa, 13 September 2022.

Diakui, ada beberapa villa yang melakukan komplain atas adanya suara musik yang terjadi diatas pukul 22.00 wita hingga dini hari.

Untuk menghindari adanya protes, dirinya mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak desa dan masyarakat yang melakukan komplain.

Namun tidak menutup kemungkinan ada masyarakat atau wisatawan yang tinggal disekitarnya tidak terganggu.

Namun untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi lagi disebutkan harus ada aturan yang lebih kuat.

"Saat ini karena masih dalam masa PPKM level 1 jadi kita mengikuti In mendagri. Untuk restoran atau cafe yang buka pada malam haru boleh dibuka sampai pukul 02.00. Tapi kami harapkan kalau sudah pukul 23.00 keatas agar suaranya diperkecil," jelasnya.

Eka Permana juga mengakui akan dilakukan rapat dari Satpol PP Provinsi Bali dan Kabupaten Badung yang akan membahas terkait tingkat kebisingan.

Dalam rapat tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah keputusan dan aturan yang akan mengatasi permasalahan kebisingan.

"Rencananya rapatnya besok. Kami akan menunggu aturan yang dikeluarkan, dan akan digunakan sebagai acuan karena di kecamatan dan desa tidak bisa mengambil keputusan tanpa dasar hukumnya," tegasnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved