Berita Badung

Muncul Petisi Polusi Suara di Canggu Badung, Ini Tanggapan Ketua PHDI Bali

Muncul Petisi Soal Keributan dan Pura Berdekatan dengan Bar di Canggu Badung, Ini Tanggapan Ketua PHDI Bali

Penulis: Putu Supartika | Editor: Harun Ar Rasyid
TB/Istimewa
Ketua PHDI Bali Nyoman Kenak 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Di situs Change.org, muncul sebuah petisi dan surat terbuka terkait kebisingan dan bar maupun club yang berdekatan dengan pura.

Petisi ini dibuat oleh seseorang bernama P Dian.

Adapun judul dari petisi itu yakni Basmi Polusi Suara di Canggu.

Sang pembuat menembuskan petisi ini pada beberapa tokoh nasional, tokoh Bali, tokoh adat maupun tokoh agama seperti Presiden Jokowi, Menaprekraf Sandiaga Uno, Gubernur Bali hingga Ketua PHDI Bali, Nyoman Kenak.

Ketua PHDI Bali Nyoman Kenak
Ketua PHDI Bali Nyoman Kenak (TB/Istimewa)

Dalan petisi ini dijelaskan jika suara bising di kawasan Canggu terjadi setiap hari hingga dini hari.

Selain itu, banyak bar dan club yang berdekatan dengan pura di sana sehingga membuat kesucian pura ternodai.

Terkait dengan adanya petisi itu, Ketua PHDI Provinsi Bali Nyoman Kenak yang turut mendapat tembusan menyayangkan operasional bar-bar yang sampai mengganggu kenyamanan masyarakat, apalagi mengganggu turis asing.

"Kalau sudah mengganggu, tentu hal itu tidak baik bagi citra Bali. Bali sekarang kan sedang membangun citra Bali yang aman dan nyaman seiring dengan landainya pandemi. Kami mendukung penegakan aturan oleh pihak aparat dan desa adat setempat," kata Kenak saat dihubungi Selasa, 13 September 2022.

Seiring melandainya pandemi, operasional tempat hiburan malam memang mulai dilonggarkan.

Kenak menyadari ini menjadi momen pemulihan pariwisata dan ekonomi bagi Bali.

Namun ia berharap kelonggaran ini jangan sampai kebablasan.

Dirinya takut jika hal ini muaranya malah melemahkan upaya Pemerintah Kabupaten Badung dan Provinsi Bali untuk pemulihan pariwisata Bali.

Kenak pun mengapresiasi para pengisi petisi yang menyampaikan aspirasi dengan baik, dan tidak menimbulkan kericuhan yang mengganggu keamanan dan ketertiban setempat.

Untuk itu dia mengajak semua pihak ikut mengawasi hal-hal yang dapat merusak citra Bali.

"Ini bukan masalah boleh buka usaha atau tidak, boleh saja, tapi taati aturan yang berlaku. Saya yakin pihak berwajib, seperti Polisi, Satpol PP dan desa adat setempat ikut menjaga ketertiban," katanya.

Ia mengatakan, dalam konteks agama Hindu, setiap kegiatan harus dilandasi dengan kebenaran, salah satunya taat kepada aturan.

"Ketika sebuah kegiatan, upacara, atau perilaku tidak dilandasi kebenaran, akan menemukan kendala-kendala," katanya. (*)

 

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved