Berita Bali

Terkait Petisi Polusi Suara di Canggu, Satpol PP Badung Sebut Besok Dibahas di Provinsi

Tempat hiburan yang ada di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara Badung dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

TB/Istimewa
Kasatpol PP Badung I Gst Agung Ketut Suryanegara 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Tempat hiburan yang ada di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara Badung dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

Bahkan tempat hiburan berupa bar, beach club, dan night club dinilai menimbulkan polusi suara karena suara musik di wilayah tersebut tanpa batasan waktu.

Masyarakat yang kesal atas kondisi tersebut mencari dukungan dengan membuat petisi Basmi Polusi Suara di Canggu pada situs di www.change.org.

Dalam petisi yang mengatasnamakan penduduk Bali, pekerja dan masyarakat yang tinggal di Canggu merasa sangat terganggu sebelum pandemi dan kini saat setelah pandemi.

ILUSTRASI Polusi Suara di Canggu
ILUSTRASI Polusi Suara di Canggu (Pexels/Jerome Govender)

Menyikapi petisi tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Badung, I Gst Agung Ketut Suryanegara mengatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Sebab, terdapat Inmendagri No 42 Tahun 2022 yang mengatur jam operasional dan Pergub Bali No 16 Tahun 2016 yang mengatur baku mutu tingkat kebisingan.

“Kami akan bahas petisi ini Rabu besok di Provinsi Bali, karena ini debatable. Sebab, pada satu sisi ada peraturan yang memayungi pelaku usaha, pada satu sisi masyarakat juga supaya terayomi,” kata Suryanegara Selasa 13 September 2022.

Diakui, tidak bisa hanya Satpol PP saja yang menyelesaikan, karena ada peran instansi lain yang juga harus terlibat.

Kendati demikian, pihaknya telah mengantongi usaha-usaha resto, bar, beach club, cafe yang rata-rata memutar musik dengan pengeras suara.

“Jadi sebagian besar usaha itu berada di wilayah desa Tibubeneng dan Canggu, Kuta Utara, dan itu yang dipermasalahkan,” ucapnya

Pihaknya juga tidak bisa memungkiri, jika kawasan tersebut merupakan kawasan pariwisata. Dirinya mengaku perkembangan pariwisata itu seperti gula, yang banyak semut yang akan datang.

“Kami tidak mau gegabah, karena sudah ada peraturan yang melandasi pelaku usaha,” tegasnya.

Dikatakan, hasil koordinasi dengan Pemprov Bali akan menjadi landasan dalam menegakan aturan. Sehingga pihaknya tetap menunggu hasil pembahasan yang dilakukan dengan pemerintah provinsi.

“yang pasti kami bahas dulu apa kebijakan yang akan dijalankan ada unsur keadilan dan tetap berdasar kepada peraturan. Kalau kami sudah punya pemahaman yang sama, barulah action, karena kami penegak peraturan kan harus dilandasi peraturan tidak boleh semena-mena,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Di situs Change.org, muncul sebuah petisi dan surat terbuka terkait kebisingan dan bar maupun club yang berdekatan dengan pura.

Petisi ini dibuat oleh seseorang bernama P Dian. Adapun judul dari petisi itu yakni Basmi Polusi Suara di Canggu. (*)

 

 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved