Berita Nasional

43 JUTA Hektare Lahan di Indonesia Terindikasi Tumpang Tindih, Pemerintah Selesaikan 144 IGT

Dari total 43 juta hektare yang terindikasi tumpang tindih itu, 22,8 persen dengan status ketidaksesuaian tatakan terhadap total luas nasional.

Tangkapan layar zoom meeting
Media Briefing: Sosialisasi Kebijakan Satu Peta pada Selasa, 13 September 2022 di Media Center Kemenko Perekonomian, Gd. Ali Wardhana Lt.1, Jakarta Pusat. 

TRIBUN-BALI.COM – Pemerintah lewat Badan Infomarsi Geospasial Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan adanya penambahan Informasi Geospasial Tematik ( IGT) sebesar 72 Tematik.

Penambahan tersebut, sesuai dengan amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021.

Dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2016 pihaknya memiliki 86 IGT.

Kepala Badan Informasi Geospasial, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Aris Marfai, mengungkapkan dari 73 penambahan tersebut meliputi berbagai tematik seperti, peta kemaritiman, peta kebencanaan, peta pertahanan, peta perekonomian, peta keuangan dan peta perizinan.

Selain itu, ia pun menyebut jika pihaknya sudah merampungkan kompilasi 144 dari total 158 IGT per 8 September 2022.

Baca juga: Pejabat BPN yang Disikat Menteri Hadi Manfaatkan Program PTSL Minta Uang Rakyat

Baca juga: Badan Geologi Naikkan Status Gunung Anak Krakatau Usai Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 3.000 Meter

Kepala Badan Informasi Geospasial, Aris Marfai.
Kepala Badan Informasi Geospasial, Aris Marfai. (Tangakan layar YouTube/Badan Informasi Geospasial)

“Kita sudah menyelesaikan 90 persen (dari 158 IGT) dan dalam semester II tahun ini dan Semester besok (2023) kita akan mengejar apa yang belum terselesaikan itu bisa terselesaikan,” ujar Aris, dalam konferensi pers 'Sosialisasi Kebijakan Satu Peta' yang digelar secara daring di Jakarta Pusat pada Selasa 13 September 2022.

Kemudian Aris Marfai pun, mengungkapkan 13 IGT yang belum terkompilasi meliputi peta penetapan lokasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum skala 1:50.000.

Kemudian peta kawasan gudang BUMN skala 1:50.000, peta lahan kritis skala 1:50.000 hingga peta hak ulayat.

Sedangkan 1 IGT yakni peta rencana zonasi kawasan strategis nasional, tidak dikompilasi karena terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Oleh karena itu, untuk mempercepatkan penyelesaian kompilasi, pihaknya telah menetapkan tata cara dengan berfokus pada empat kegiatan utama yakni kegiatan Kompilasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Berbagi Data dan Informasi Geospasial (IG).

Media Briefing: Sosialisasi Kebijakan Satu Peta pada Selasa, 13 September 2022 di  Media Center Kemenko Perekonomian, Gd. Ali Wardhana Lt.1, Jakarta Pusat.
Media Briefing: Sosialisasi Kebijakan Satu Peta pada Selasa, 13 September 2022 di Media Center Kemenko Perekonomian, Gd. Ali Wardhana Lt.1, Jakarta Pusat. (Tangkapan layar zoom meeting)
Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved