Berita Bangli

Antisipasi Inflasi, Pemkab Bangli Alokasikan Dana Sebesar Rp 2,7 Miliar

Antisipasi Inflasi, Pemkab Bangli Alokasikan Dana Sebesar Rp 2,7 Miliar

Muhammad Fredey Mercury
Kepala BKPAD Bangli, Dewa Agung Bagus Riana Putra 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Pemerintah Kabupaten Bangli menyiapkan anggaran Rp 2,7 miliar lebih untuk dialokasikan ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Upaya ini untuk mengantisipasi terjadinya inflasi daerah, akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, Dewa Agung Bagus Riana Putra dikonfirmasi Rabu (14/9/2022) membenarkan hal tersebut. Kata dia, alokasi dana ini menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022.

"Dalam PMK tersebut diisyaratkan agar Kabupaten menyisihkan sebesar 2 persen dari sisa Dana Transfer Umum (DTU) yang ada. Secara nominal jumlahnya sebesar Rp 2.757.796.925," sebutnya.

Mengenai pemanfaatan anggaran tersebut, selanjutnya Bupati mengadakan rapat bersama sejumlah OPD terkait. Diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan serta Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Rapat tersebut juga menghadarikan Tipikor Polres Bangli dan Kejaksaan sebagai upaya pendampingan.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam PMK, lanjut Riana, anggaran ini diarahkan untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi, akibat kebijakan kenaikan BBM. Diantaranya untuk bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, serta subsidi transportasi.

"Semua OPD yang hadir telah diminta membuat perencanaan kegiatan, mengacu tiga hal tersebut dan selanjutnya dilaporkan ke pemerintah pusat. Deadlinenya tanggal 15 September. Jika tidak, maka resikonya Dana Alokasi Umum (DAU) Bangli akan dipotong," jelasnya.

Mantan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) ini menambahkan, lima OPD tersebut saat ini telah membuat perencanaan. Misalnya Disperindang yang rencananya membuat operasi pasar.

"Oleh pak bupati diarahkan kegiatan ini tidak boleh berlangsung di pasar, karena akan merugikan pedagang. Sehingga disarankan agar pelaksanaannya di desa yang memiliki populasi masyarakat tinggi. Pak bupati juga menegaskan agar kegiatan ini melibatkan perbekel, dalam menentukan siapa yang berhak untuk membeli," ungkapnya.

Di Dinas Perhubungan rencananya memberi subsidi BBM kepada tukang ojek, pelayanan jasa penyeberangan di Danau Batur, hingga angkutan darat. Sedangkan di Dinas Koperasi membuat kegiatan pelatihan yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja.

"Pelatihan ini tujuannya untuk meningkatkan soft skill masyarakat. Sehingga dengan kemampuan yang dimiliki, mampu untuk menciptakan peluang usaha ataupun bekerja. Pelatihan yang dibuat antara lain tata rias dan pelatihan pembuatan kue," paparnya.

Sedangkan disinggung berapa besaran alokasi anggaran di masing-masing OPD, Riana mengatakan, untuk Dinas Perhubungan dianggarkan sebesar Rp 248.220.000, Disperindag Rp 164.362.925, Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Rp 356.214.000, Dinas PKP Rp 324.000.000.

"Yang paling banyak alokasi anggaran di Dinsos, sebesar Rp 1.665.000.000. Ini untuk beberapa kegiatan sosial, sepeti pemberian sembako serta bantuan untuk disabilitas," tandasnya.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved